TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengaku sudah bertemu dengan Bos PT Makmur Elok Graha (MEG) Tomy Winata dan membahas masalah Rempang. PT MEG merupakan perusahaan yang mendapatkan hak konsesi untuk mengembangkan kawasan Rempang Eco City di Kota Batam, Kepulauan Riau. Iftitah bertemu Tomy Winata seiring rencananya melaksanakan program transmigrasi lokal bagi warga terdampak proyek tersebut.
Iftitah bercerita, pertemuannya dengan Tomy Winata terjadi pada April 2025 di sela kunjungannya ke Kota Batam. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan Kementerian Transmigrasi masuk ke Pulau Rempang untuk mencari win win solution atas konflik yang terjadi akibat proyek Rempang Eco City. “Kami berpihak pada masyarakat, tapi kami tidak boleh meniadakan investasi. Kami menegaskan posisi itu,” kata Iftitah di Kantor Tempo, Kamis, 8 Mei 2025.
Politikus Partai Demokrat itu juga menyampaikan kepada Tomy Winata Kementerian Transmigrasi datang untuk membantu Pemkot Batam dan BP Batam. Iftitah mengklaim tidak akan mengambil alih tugas instansi lain. Ia sekaligus memastikan bahwa hak pengelolaan atau HPL Pulau Rempang tetap menjadi hak BP Batam. “Jadi, tidak ada urusan kami dengan Pak Tomy Winata dalam konteks tanah dan sebagainya. Justru saya mendorong Pak Tomy Winata membantu rakyat dalam bentuk CSR, seperti membangun dermaga," ujarnya.
Rempang Eco City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek pengembangan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi ini mandek akibat konflik agraria. Konflik pertama kali pecah pada awal September 2023 ketika sejumlah aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga. Mereka datang untukmemasang patok tanda batas lahan untuk proyek Rempang Eco City, padahal masyarakat tempatan belum sepakat digusur.
Setelah proyek tak berjalan hampir dua tahun, Iftitah mengusulkan program transmigrasi lokal sebagai jalan keluar. Purnawirawan TNI AD itu pernah mengatakan bahwa program transmigrasi ke depan bukan sekadar program pemindahan penduduk. Melainkan, program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia pun berencana membangun kawasan transmigrasi yang dilengkapi dengan tempat tinggal, ketersediaan lapangan kerja, serta adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun, ia berjanji tidak akan memaksa warga Rempang mengikuti program ini.
Penolakan terhadap program transmigrasi lokal memang masih disuarakan warga Pulau Rempang. Koordinator Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) Ishaka alias Saka menyebut narasi transmigrasi yang disampaikan Iftitah merupakan hal membingungkan. Warg menilai transmigrasi lokal hanya bahasa penghalusan dari pemerintah untuk mengganti diksi penggusuran atau relokasi.
“Membangun (kawasan) transmigrasi pada intinya merelokasi masyarakat. Kalau masyarakat tidak dipaksa, tidak dipindah, skema program transmigrasi macam apa yang akan dilakukan?” ucap Saka saat audiensi di Komisi VI DPR RI, Senin, 28 April 2025. “Pada intinya, meminta warga pindah dari kampung halamannya."
Pilihan Editor: Angka Kemiskinan Indonesia Tertinggi di ASEAN. Mengapa?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
