TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI memastikan akan menindak tegas setiap prajurit yang diduga membekingi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan meresahkan masyarakat. Komitmen ini disampaikan menyusul maraknya gangguan keamanan yang dilakukan oknum ormas di sejumlah daerah, termasuk penyerangan kantor polisi di Depok dan penghadangan proyek pabrik mobil BYD di Subang.
Kepala Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan satuan intelijen Lidpamfik, satuan penyelidikan dan pengamanan fisik milik TNI untuk membantu aparat penegak hukum menertibkan ormas-ormas bermasalah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI menjaga stabilitas dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Lidpamfik ini adalah intelijen kami yang selalu berkolaborasi dengan intelijen di satuan lain seperti Polri, BIN, dan BAIS. Fungsi utamanya adalah pencegahan,” kata Yusri dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Rabu, 7 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menindak oknum TNI yang terbukti terlibat. “Kalau itu melibatkan masyarakat sipil, maka penanganannya dilakukan oleh kepolisian. Kalau ada oknum TNI-nya, baru kami yang menangani,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas sebagai respons atas peningkatan aksi kekerasan dan pemalakan yang dilakukan ormas berkedok kegiatan sosial.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan hukum terhadap kelompok yang mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi.
“Pemerintah tidak ragu menindak organisasi masyarakat dan tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi,” ujar Budi dalam keterangannya pada Selasa, 6 Mei 2025.
Sinyal ketegasan pemerintah juga disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberi perhatian terhadap isu ini dalam Sidang Kabinet Paripurna awal pekan ini. Presiden, kata Dudung, menginginkan ormas berperan positif dan tidak justru menjadi penghambat pembangunan.
“Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan masalah ormas. Yang tertib, silakan bersinergi dengan pemerintah. Tapi kalau memalak, mengganggu, itu harus ditindak,” ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Senin, 5 Mei 2025.
Masalah ormas menjadi sorotan publik setelah mencuatnya silang pendapat antara sejumlah jenderal purnawirawan dengan pengurus Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB), ormas pimpinan Rosario de Marshal alias Hercules yang dinilai memiliki atribut mirip seragam TNI dan kerap melakukan tindakan intimidatif. Kisruh ini bahkan mendorong usulan revisi Undang-Undang Ormas oleh mantan Kepala BIN Sutiyoso.
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily turut meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu menindak ormas yang mengintimidasi dunia usaha dan menghambat masuknya investasi. Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan aman demi kemajuan bangsa.
“Upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap usaha, kami minta ditindak tegas,” ujar Ace pada konferensi pers, Selasa, 6 Mei 2025.
