TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan alasan dia menginstruksikan penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada direksi badan usaha milik negara (BUMN). Dia meminta penundaan dilakukan hingga memperoleh hasil kajian dan evaluasi dari Danantara.
Dia mengatakan penundaan itu dikecualikan bagi BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik. “Iya, karena memang kita kembali lagi, yang dipilih ini mesti, kalau Bapak (Presiden Prabowo Subianto) bilang itu yang best talent, yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi yang terbaik,” kata Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia memberi contoh jajaran pengurus Danantara yang diklaimnya diisi oleh tokoh-tokoh terbaik di bidangnya. Arahan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan keinginan Presiden supaya Danantara dikelola oleh orang-orang yang tidak melakukan aktivitas negatif.
Namun, Rosan Roeslani membantah instruksi penundaan RUPS untuk menyeleksi direksi BUMN. Dia mengklaim perintah disampaikan dengan tujuan untuk membuat operasional BUMN non-terbuka lebih efisien.
Selain penundaan RUPS, Rosan Roeslani juga meminta seluruh aktivitas korporasi dan kontrak jangka panjang BUMN wajib memperoleh kajian dari Danantara. Selanjutnya, direksi BUMN juga harus menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan kebutuhan korporasi kepada Danantara.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menuturkan bahwa instruksi itu tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya dengan Danantara. Dia menyebut instruksi penundaan RUPS sebagai hal yang wajar lantaran Danantara memasuki masa transisi untuk mulai beroperasi secara penuh.
“Ya kan wajar. Kami dukung karena Danantara butuh waktu untuk transisi,” ucap Tiko usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Tiko mengatakan, penundaan RUPS bagi BUMN dan anak usahanya tersebut bermanfaat dalam menjaga proses transisi Danantara dapat berjalan dengan lancar. Dia memastikan kerja sama antara Danantara dan Kementerian BUMN tidak akan terganggu, tetapi justru koordinasinya semakin baik di masa mendatang.
Rosan sebelumnya telah mengumumkan bahwa Danantara secara resmi mengelola 844 BUMN sejak Jumat, 21 Maret 2025. Dia mengungkapkan pihaknya sedang mengonsolidasikan anak usaha BUMN yang berada di bawah Danantara.
