TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyusupkan prajurit aktifnya untuk masuk ke sekolah-sekolah di wilayah Papua. Kejadian tersebut salah satunya dilaporkan terjadi di Kabupaten Maybrat.
"Satuan Tugas TNI Yonif 501/BY telah memasuki sekolah-sekolah di Kampung Sorry," kata juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Tempo pada Ahad, 27 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebby mengklaim, para anggota TNI tersebut datang ke sekolah-sekolah lengkap dengan menenteng senjata serbu. Tak hanya itu, TNI juga dituding telah menginterogasi para siswa di sana terkait dengan operasi yang dilakukan oleh TPNPB OPM.
"(TNI) mengeluarkan beberapa pertanyaan kepada anak-anak sekolah tentang keberadaan pasukan TPNPB di wilayah Maybrat," tutur Sebby.
Kejadian seperti ini, kata Sebby, tidak hanya terjadi di Kabupaten Maybrat. Dia mengklaim TNI juga melakukan infiltrasi ke sekolah-sekolah di wilayah lain, salah satunya di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya.
Menyikapi hal tersebut, TPNPB OPM mendesak pemerintah untuk segera menghentikan infiltrasi para prajurit ke sekolah-sekolah di wilayah Papua, terutama di wilayah konflik. "Presiden Prabowo Subianto segera hentikan kebijakan yang telah menurunkan puluhan ribu personil militer ke tanah Papua untuk menjadi guru," ujar Sebby.
Dalam keterangan sebelumnya, Sebby mengungkapkan kecurigaannya atas upaya pemerintah yang dengan sengaja terus mengirim prajurit militer ke wilayah konflik di Papua. Sebby mengklaim bahwa para aparat sipil, guru, hingga tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah konflik di Papua bagian dari agen intelijen pemerintah Indonesia.
"Mereka menyamar sebagai pekerja sipil untuk menyusup masuk," katanya dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025.
Sebby mengklaim, memiliki bukti atas tudingannya tersebut. Satu-satunya bukti yang dipercaya kelompoknya tersebut adalah pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beberapa waktu lalu.
Jenderal bintang empat itu sempat mengatakan bahwa prajuritnya di Papua juga bertugas sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. " Pernyataan itu memberi kepastian bahwa semua orang pendatang di daerah konflik dengan profesi apa pun adalah anggota (militer). Titik," ucap Sebby.
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi membantah klaim OPM tersebut. Dia mengatakan, pernyataan OPM itu sebagai propaganda untuk membenarkan aksi serangannya ke warga sipil.
"Propaganda itu merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka. OPM telah nyata-nyata melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil tak bersalah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 April 2025.
