TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan bakal memperkuat sistem logistik untuk mendukung perluasan ekspor ke pasar nontradisional. Salah satu caranya, menghubungkan data antarpelabuhan dengan pelaku industri logistik melalui infrastruktur digital.
Menurut Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, penguatan sistem logistik memiliki peran yang sentral dalam perluasan ekspor tersebut. Dia membeberkan Indonesia saat memiliki 21 perjanjian dagang dengan negara mitra, kemudian 16 perjanjian yang sedang dalam tahap negosiasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pemerintah menargetkan integrasi sistem e-logistics yang lebih andal, seperti konektivitas data antarpelabuhan. Forwarder nasional juga harus dibekali dengan infrastruktur digital yang mumpuni agar mampu bersaing secara global,” kata Roro dikutip dari keterangan resminya, Sabtu, 26 April 2025.
Roro menyebut, pemerintah harus mengatur arah strategi dagang untuk meningkatkan perekonomian Tanah Air. Tujuan lainnya dari perluasan ekspor ini juga bagian dari menghindari tantangan global seperti arus proteksionisme. “Salah satu yang krusial dan harus dilakukan dalam penguatan sistem logistik,” ucap Roro.
Soal perkembangan aksesi dagang, kata Roro, Indonesia saat ini sedang memproses Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan BRICS+ yang memiliki pangsa pasar cukup besar. Menurut dia, penting bagi pemerintah mengatur strategi transformasi digital dalam penguatan sistem logistik nasional kedepannya.
Kemudian, Roro juga membeberkan strategi diplomasi perdagangan yang harus berani masuk ke ranah diplomasi logistik. Dia menjelaskan bahwa negosiasi perdagangan tidak hanya menyangkut tarif, tetapi juga kelancaran alur logistik lintas batas dari kepabeanan, inspeksi karantina, hingga pengakuan dokumen digital.
“Indonesia akan mendorong kerja sama teknis dan harmonisasi standar logistik dengan negara mitra, sebagai bagian dari agenda diplomasi perdagangan aktif,” ucap kata Roro.
