TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pejabat senior Hamas mengatakan pada Selasa 6 Mei 2025 bahwa kelompok pejuang Palestina tersebut tidak lagi tertarik pada pembicaraan gencatan senjata Gaza dengan Israel. Mereka justru mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan "perang kelaparan" Israel terhadap Gaza.
"Tidak ada gunanya terlibat dalam pembicaraan atau mempertimbangkan usulan gencatan senjata baru selama perang kelaparan dan perang pemusnahan terus berlanjut di Jalur Gaza," kata Basem Naim seperti dilansir Arab News.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Naim mengatakan dunia harus menekan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri "kejahatan kelaparan, kehausan, dan pembunuhan" di Gaza.
Komentar Naim, seorang anggota biro politik Hamas dan mantan menteri kesehatan Gaza, muncul sehari setelah militer Israel mengatakan operasi yang diperluas di Gaza dan pendudukan permanen wilayah itu akan mencakup penggusuran "sebagian besar" penduduknya.
Pada Senin, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana militer untuk operasi yang diperluas, yang menurut seorang pejabat Israel akan memerlukan "penaklukan Jalur Gaza dan penguasaan wilayah".
Hampir semua penduduk Palestina di wilayah tersebut telah mengungsi, seringkali berkali-kali, sejak dimulainya genosida Israel yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel.
Gaza telah berada di bawah blokade total Israel sejak 2 Maret dan menghadapi krisis kemanusiaan yang parah.
Militer Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza pada 18 Maret, melanggar gencatan senjata selama dua bulan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dalam sebuah wawancara radio pada Selasa menyebut rencana Israel untuk melakukan serangan ke Gaza "tidak dapat diterima", dan mengatakan pemerintah Netanyahu "melanggar hukum humaniter".
Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinet menyetujui "rencana operasional" yang diajukan oleh kepala militer Eyal Zamir untuk "mengalahkan (kelompok Palestina) Hamas" dan untuk memulangkan tawanan Israel yang ditahan di Gaza.
Menurut pernyataan tersebut, rencana tersebut mengharuskan militer "untuk menaklukkan Gaza dan mempertahankan wilayah tersebut di bawah kendalinya."
Channel12 Israel melaporkan bahwa rencana tersebut juga mencakup pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza utara ke selatan.
Lebih dari 52.500 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023.
Pada November, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut.
