TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Perumahan menargetkan groundbreaking proyek rumah hasil investasi Qatar dalam program 3 juta rumah bisa dilaksanakan Mei mendatang. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyebut pihaknya sudah bersurat ke Qatar dan memintanya melengkapi persyaratan formal serta melakukan kontrak kerja sama pada bulan ini.
“Kan, yang di istana baru MoU (nota kesepahaman). Tidak ada legal binding,” kata Bonny kepada wartawan di Menara Mandiri Jakarta, Kamis, 17 April 2025. “Dia (Qatar) harus tingkatkan MoU itu ke kontrak.”
Untuk bisa mendapatkan kontrak, Bonny menuturkan, Qatar harus memenuhi sejumlah persyaratan. Misalnya, membangun kantor di Indonesia. Setelah mencapai kontrak kerja sama pembangunan rumah, kata dia, pemerintah akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar, misalnya ketersediaan lahan.
“Setelah dibangun, aset ini dikelola negara. Kewajiban negara, menyiapkan lahannya,” kata Bonny.
Adapun rencananya, proyek 1 juta rumah dari Qatar bakal memanfaatkan lahan di Kompleks Perumahan DPR di Kalibata. Menurut Bonny, lahan tersebut saat ini dalam proses pelimpahan dari Sekretariat DPR kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk kemudian diserahkan kepada Kementeerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Qatar meneken MoU pembangunan satu juta rumah dalam program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Rabu, 8 Januari 2025. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Qatar akan berinvestasi sekitar US$ 18 hingga US$ 19 miliar. Hashim juga sempat mengatakan groundbreaking rencananya bakal dilaksanakan setelah Idul Fitri.
“Proyek pertama di bulan April setelah Lebaran saya dengar,” kata Hashim pada Rabu, 26 Februari 2025.
Soal lahan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempatt mengatakan ada sekitar 20 hektare lahan yang tersedia di bekas perumahan DPR di Kalibata. Lahan 20 hektare berada dalam satu blok, sedangkan 4 hektare lainnya berada di luar blok karena dibatasi rel kereta api.
“Kalau ditotal, di situ bisa 20 ribuan unit,” kata Fahri kepada wartawan di sela acara diskusi di Kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, pada Kamis, 27 Februari 2025. Rencananya, rumah yang akan dibangun adalah rumah susun sederhana milik atau rusunami. “Semuanya mengarah pada milik,” kata Fahri.
Ihwal harga rumah, Fahri berujar, pemerintah masih menghitung dan bernegosiasi soal biaya konstruksi. Namun, ia memastikan harga rumah yang dipatok akan terjangkau oleh masyarakat. Sebab, lahan yang digunakan merupakan lahan pemerintah dan pemerintah tidak akan mengambil keuntungan.
“Buat apa pemerintah mengambil untung dari jual tanah? Kan, nggak ada gunanya,” kata Fahri. “Untungnya pemerintah itu kalau rakyatnya bisa hidup di situ.”
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Aguan hingga Boy Thohir Terlibat dalam Program 3 Juta Rumah, Maruarar Sirait: Itu Gratis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
