Menteri Pendidikan Tinggi Janjikan Kampus Bebas dari Intervensi Militer

15 hours ago 4

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Brian Yuliarto berjanji akan selalu menjaga marwah perguruan tinggi dan membebaskannya dari segala intervensi, termasuk dari lembaga militer. Janji itu disampaikan Brian saat menemui massa unjuk rasa di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Mei 2025. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Jadi yang pertama, tentu kampus adalah tempat yang independen. Saya selalu menekankan kampus independen, bebas dari intervensi siapapun," ujarnya menjawab salah satu pertanyaan peserta aksi yang mengadukan kuatnya upaya militerisme di kampusnya. Mahasiswa tersebut memperkenalkan diri sebagai pelajar di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta.

Selain soal militerisme, Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB) itu juga menjanjikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Brian menuturkan pihaknya sudah memperingatkan semua perguruan tinggi untuk tidak menaikan biaya apapun. 

"Tidak boleh ada itu. Kalau ada, silakan dilaporkan ke rektor masing-masing atau silakan dilaporkan ke saya juga," kata dia.

Adapun beberapa janji lainnya, Brian mengatakan pemerintah akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru melalui tunjangan dan gaji yang memadai. Dia juga akan mengatur pelaksanaan magang yang lebih fleksibel dan relevan. 

"Ini memang sedang kita review betul sekali. Saya melihat tidak mudah mendapatkan industri yang baik. Karena banyak kali mahasiswa Indonesia harus  yang magang," kata dia. 

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pendidikan Indonesia menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2025.

Menurut Jenderal Lapangan aksi, Fadli Yudistira, terdapat 7 tuntutan yang diajukan dalam demo kali ini. Ketujuh tuntutan tersebut adalah:

1. Menuntut agar presiden turun langsung dalam mengupayakan kesejahteraan guru
2. Menuntut hak pendidikan yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia
3. Efektifitaskan 20 peran anggaran di sektor pendidikan
4. Tolak militerisme di ruang akademik
5. Menuntut agar pemerintah segera mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis
6. Menuntut agar pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPK)
7. Menuntut kepada presiden dan semua menteri pendidikan untuk segera memberantas kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan serta menolak student loan.

Read Entire Article
Bogor View | Pro Banten | | |