SEJUMLAH organisasi mahasiswa dari berbagai kampus merespons munculnya aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu. Aliansi itu muncul ke publik saat menuding adanya jaringan politik dalam aksi yang dilakukan eks Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto.
BEM Bersatu itu berisikan mahasiswa yang mengaku perwakilan BEM di sejumlah kampus. Di antaranya Wildan Ricky sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Unisia, Muhammad Yani dari BEM Fakultas Hukum UIJ, Ardi Zulkifly Ketua BEM FISIP Unas, Ardiansyah Ketua BEM Institut Al-Aqidah, Ahmad Ghazy dari BEM Psikologi UNJ, dan Alfi Ketua BEM FEB Unpam.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ada juga mahasiswa yang mengklaim sebagai Ketua BEM Hukum UIC Rahmat Djimbula, Dicky dari BEM FIPS Unindra, Ahmad dari BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika, serta Rezky Anandar dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI.
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu mengatakan mobil yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik dari Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Setyo Sularso. Pensiunan jenderal itu disebut besan dari Jenderal TNI (Purnawirawan) Andhika Perkasa, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Aliansi BEM Bersatu juga menyorot agenda bertajuk Dialog Nasional Kebangsaan yang bakal digelar di salah satu hotel di Bandung pada Kamis, 18 Juni 2026. Forum itu disebut dihadiri oleh Tiyo Ardianto, Setyo Sularso, dan sejumlah tokoh lain.
BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika menyatakan tidak pernah menghadiri ataupun mengirimkan perwakilan ke aliansi tersebut. Organisasi ini berujar tidak memiliki pengurus, anggota, dan ketua bernama Ahmad sebagaimana yang diklaim bagian dari BEM Bersatu.
“BEM FTI UBSI tidak pernah memberikan mandat kepada pihak manapun untuk mewakili organisasi dalam kegiatan tersebut,” demikian tulis pernyataan mereka dalam akun Instagram @bemftiubsi, Rabu, 17 Juni 2026.
BEM Fakultas Psikologi UNJ juga membantah mengirimkan perwakilan atas nama Ahmad Ghazy dalam aliansi itu. Mereka menyatakan identitas organisasinya telah dicatut. Tindakan itu dinilai telah melanggar etik.
Ahmad Ghazy, kata BEM FPSI UNJ, merupakan alumni angkatan 2020 dan bukan bagian dari anggota maupun pengurus tahun ini. “Tindakan maupun pandangan yang disampaikan merupakan tanggung jawab pribadi pihak tersebut,” kata mereka dalam akun Instagram @bemfpsiunj.
Bantahan lain disampaikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unas terkait keterlibatan Ardy Zulkifly yang mengklaim sebagai ketua organisasi tersebut. Dalam pernyataan resminya, pihak fakultas menyatakan tidak memiliki organisasi BEM tingkat fakultas.
FISIP Unas menyatakan kehadiran Ardy Zulkifly di aliansi BEM Bersatu merupakan tanggung jawab pribadi. “(Dia) tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk mewakili FISIP Universitas Nasional berdasarkan jabatan dimaksud,” demikian keterangannya.
Menanggapi tudingan aliansi BEM Bersatu, Tiyo Ardianto memilih berfokus pada gerakan mahasiswa yang mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia tak ingin merespons hal-hal yang sifatnya hanya tuduhan personal.
Juru bicara PDIP Guntur Romli juga membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan Siti Nuraini dan Setyo Sularso yang dikaitkan dalam kepemilikan mobil itu bukan kader ataupun pengurus partai.
“Menghubungkan kepemilikan kendaraan milik warga sipil, lalu ditarik ke hubungan persaudaraan, kemudian ditarik lagi ke hubungan besan untuk melompat pada kesimpulan bahwa PDIP berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir yang nyata,” kata dia dalam keterangannya pada Rabu, 17 Juni 2026.
Dia berujar partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tidak memiliki keterkaitan dengan aksi penolakan proyek Makan Bergizi Gratis. “Itu adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa,” ujar Guntur.
Dia juga menyatakan forum dialog yang diagendakan dihadiri Tiyo Ardianto dan Setyo Sularso itu bukan diselenggarakan PDIP. Guntur berujar kehadiran tokoh di forum dialog merupakan hak konstitusional warga negara yang tak bisa serta-merta diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik ke gerakan mahasiswa.
Menurut Guntur, tudingan aliansi BEM Bersatu yang menyebut gerakan mahasiswa diduga ditunggangi partai politik telah menghina nalar kritis dan independensi gerakan. “Mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritisnya terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat,” ujar dia.
