MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kementeriannya bakal merekrut 5.000 guru dan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat pada tahun ini. Dia mengatakan rekrutmen penambahan guru itu untuk menutupi kekurangan pengajar di sejumlah titik Sekolah Rakyat.
"Tahun ini kami buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru, lebih dari 5 ribu guru dan tenaga kependidikan kami buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat," kata Saifullah di kompleks DPR, Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Gus Ipul, sapaannya, mengatakan bahwa kekurangan pengajar di Sekolah Rakyat selama ini diatasi melalui perbantuan guru lain. Adapun total murid Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 15 ribu siswa.
"Di beberapa titik yang masih kekurangan guru selama ini masih di-backup oleh guru-guru yang ada," kata Saifullah.
Saifullah mengatakan Kementerian Sosial bakal terus berbenah dalam mematangkan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di tahun ajaran selanjutnya. Apalagi, kata dia, ada kemungkinan siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027 meningkat.
"Kami terus memperkuat sumber daya manusia agar dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak bisa tercukupi kebutuhan guru dan sumber daya manusia yang lainnya," ucap Sekretaris Jenderal PBNU ini.
Dalam awal pelaksanaan program Sekolah Rakyat, ratusan guru memutuskan mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai penyebab utama pengunduran diri ini adalah lokasi penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal para guru.
“Para guru yang mengundurkan diri memilih keluar karena penempatan mereka yang jauh. Namun, kami telah menyiapkan pengganti dari para calon guru yang mengikuti pendidikan profesi,” ujar Saifullah pada Agustus tahun lalu.
Kementerian Sosial menyatakan telah menyiapkan lebih dari 50 ribu guru cadangan yang sedang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan siap menggantikan posisi guru yang mundur. Meski demikian, lonjakan pengunduran diri ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Nalar Institute, menilai bahwa sistem administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terlalu kaku dan mengabaikan realitas sosial. “Penempatan yang dilakukan oleh sistem administratif tanpa mempertimbangkan domisili atau kapasitas mobilitas para guru menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dengan kesiapan pribadi guru,” ujar Yanuar.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan perlunya pelibatan pemerintah daerah dalam proses penempatan. Menurutnya, kebijakan satu arah dari pusat akan terus menimbulkan persoalan di lapangan.
“Pemerintah daerah seharusnya dilibatkan dalam penentuan penempatan guru karena mereka lebih memahami kondisi geografis dan sosial-ekonomi di daerah masing-masing,” kata Ubaid.
Ia juga menyarankan agar guru dilibatkan sejak awal dalam penentuan lokasi mengajar melalui konsultasi atau survei preferensi, sehingga mereka lebih memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program ini.
