Pemerintah Dorong Kampus Terapkan WFH Satu Hari Sepekan

2 hours ago 2

MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong agar perguruan tinggi ikut menerapkan kebijakan satu hari berkerja dari rumah atau work from home dalam sepekan bagi dosen dan tenaga kependidikan. Brian meminta kampus menyesuaikan jadwal perkuliahan secara terpusat di hari tertentu sehingga dosen dan tenaga pendidik dapat melaksanakan satu hari bekerja dari rumah.

“Kami juga mempedomani arahan bahwa bagaimana satu hari tendik, dosen itu tidak ke kampus gitu, ya. Mereka bekerja dari rumah,” kata Brian di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 6 April 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Brian pun menyerahkan penerapan kebijakan WFH bagi dosen ini ke kampus masing-masing. Namun, Brian mengarahkan supaya jadwal kerja para dosen tidak tersebar di lima hari kerja. “Tetapi barangkali bisa empat hari. Satu hari bisa bekerja dari rumah,” ujar Brian.

Ia berharap pengaturan perkuliahan dapat lebih terkonsentrasi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

“Tentu sekali lagi ini tidak mengurangi capaian pembelajaran. Jangan sampai mengganggu kualitas pengajaran,” kata Brian.

Adapun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026. Surat itu mengatur penyesuaian pola kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik di kampus.

Dalam Surat Edaran itu dijelaskan bahwa aturan bekerja dari rumah bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta aturan pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa. Kebijakan perkuliahan jarak jauh ditujukan khusus bagi mahasiswa semester lima ke atas serta program pascasarjana. Aturan itu dikecualikan untuk mata kuliah yang mewajibkan tatap muka fisik seperti praktikum, bengkel kerja, studio, atau pun klinik.

Selain penyesuaian pola kerja dan jadwal kuliah, Surat Edaran tertanggal 2 April 2026 itu juga berisi instruksi untuk mengoptimaliskan layanan platform digital untuk kegiatan akademik dan administrasi.

Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Dampak Kebijakan Prabowo: Ramai-ramai Pemda AKan Pecat PPPK

Read Entire Article
Bogor View | Pro Banten | | |