MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Kementerian Sosial belum menganggarkan pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat pada 2026. Saifullah menegaskan anggaran sepatu senilai Rp 27 miliar yang ramai diperbincangkan merupakan pagu 2025 dan seluruh prosesnya telah terlaksana.
“Jadi, pengadaan sepatu yang mungkin sudah beredar itu merupakan pengadaan sepatu tahun 2025, sementara untuk tahun 2026 ini masih dalam perencanaan,” kata pria yang biasa disapa Gus Ipul itu seusai audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat, 8 Mei 2026.
Saifullah juga memastikan Kementerian Sosial belum melaksanakan lelang pengadaan sepatu Sekolah Rakyat untuk 2026. Ia mengatakan kementeriannya telah melaporkan seluruh informasi terkait pengadaan sepatu kepada KPK.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu kemudian menjelaskan sejumlah jenis pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat. Pengadaan tersebut mencakup sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) untuk siswa SMP dan SMA, sepatu harian sekolah, hingga sepatu olahraga. “Untuk yang di Kementerian Sosial, tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis,” ujarnya.
Sebelumnya, Gus Ipul mengungkapkan pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat tidak sepenuhnya dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Sosial. Pada tahap awal pelaksanaan program, kementerian justru menyerahkan pembelian sepatu kepada masing-masing sekolah. “Anggaran dikasihkan ke sekolah, sekolah beli sendiri-sendiri,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Selasa, 5 Mei 2026.
Tim pengadaan sepatu Kementerian Sosial yang mendampingi Saifullah menjelaskan skema tersebut diterapkan terutama pada tahap awal pelaksanaan program. Saat kebutuhan sepatu mendesak untuk kegiatan masuk sekolah dan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), sekolah mendapat keleluasaan membeli langsung di pasar dengan panduan spesifikasi minimal.
Menurut tim tersebut, pemerintah hanya menetapkan batas harga maksimal sekitar Rp450 ribu per pasang, beserta kriteria umum seperti warna dan bahan. “Yang penting warnanya hitam, kaus kaki putih. Selebihnya tidak rumit,” ujarnya.
Karena masing-masing sekolah melakukan pembelian secara mandiri, harga sepatu yang dibeli pun bervariasi. Sekolah juga melakukan transaksi menggunakan kuitansi pembelian langsung, bukan melalui satu kontrak pengadaan nasional. “Karena ada 166 sekolah, harganya memang beda-beda,” ujar salah satu staf Kementerian Sosial.
Saifullah mengakui skema tersebut membuat data pengadaan menjadi tidak seragam sehingga perlu dirapikan agar publik lebih mudah memahaminya. Ia bahkan meminta jajarannya menyusun ulang data pengadaan agar tidak menimbulkan kebingungan. “Supaya orang umum bisa lihat dengan mudah. Ini disebut (kaus kaki) include, tapi ada penganggaran lain, jadi bingung,” katanya.
Sebelumnya, KPK tengah mengkaji program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial. Direktorat Monitoring KPK melakukan analisis untuk memetakan potensi korupsi dalam program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kajian itu mencakup potensi rasuah dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. “Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” kata Budi melalui keterangan tertulis pada Senin, 4 Mei 2026.
Budi menambahkan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi area rawan praktik korupsi. Menurut dia, pelaku korupsi kerap menggunakan berbagai modus, mulai dari menyusun rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, menyalahgunakan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga mengatur pemenang tender.
Pilihan Editor: Bagaimana Suap Importir untuk Pejabat Bea-Cukai Tak Terendus
