Mensos: Nama Soeharto Sudah Memenuhi Syarat Penerima Gelar Pahlawan Nasional

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat Kementerian Sosial sedang mengkaji lebih dari 10 nama yang diusulkan ke Kemensos. Sebelumnya, Kemensos menerima 10 daftar nama calon penerima gelar pahlawan nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Gus Ipul menuturkan bahwa pihak keluarga sudah memberikan surat persetujuan atau rekomendasi nama Soeharto sebagai calon penerima gelar pahlawan nasional.

"Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua," kata Gus Ipul.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mengatakan tim sedang membahas nama-nama yang masuk untuk diputuskan Mei sebelum dibawa ke Dewan Gelar.

Usulan memberi gelar pahlawan kepada Soeharto muncul setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPRI RI mencabut mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dalam rapat pimpinan MPR pada pada 23 September 2024.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengatakan menerima sepuluh nama baru yang disusulkan untuk mendapat gelar pahlawan. Mira mengatakan dari sepuluh nama yang masuk, empat nama merupakan usulan baru, sedangkan enam nama lainnya telah diajukan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk tahun 2025, sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya," kata Mira, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 18 Maret 2025.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan antara lain Gus Dur oleh Provinsi Jawa Timur, Soeharto oleh Jawa Tengah, Bisri Sansuri oleh Jawa Timur, Idrus bin Salim Al-Jufri oleh Sulawesi Tengah, Teuku Abdul Hamid Azwar oleh Aceh, dan Abbas Abdul Jamil oleh Jawa Barat.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial, Radik Karsadiguna, mengatakan tahap pengusulan calon pahlawan nasional sudah ditutup pada 11 April. Kemudian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat atau TP2GP akan bersidang pada 17 Juli 2025. TP2GP adalah tim beranggotakan 13 orang di bawah Kemensos yang mengkaji usulan pemberian gelar pahlawan nasional.

"Jadi sudah mulai ke pembahasan berkas. Mungkin di bulan Juli itu sidang TP2GP untuk rekomendasi," kata Radik saat dihubungi Tempo, 16 April 2025.

Terkait masuknya nama Soeharto, Radik mengatakan Kemensos menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena mekanisme harus melalui pemerintah daerah. Ia menuturkan nama Soeharto sudah diusulkan sejak lama dan sebetulnya sudah memenuhi syarat. Menurut Radik, usulan Soeharto sudah masuk TP2GP dan tinggal rekomendasi ke Dewan Gelar untuk ditetapkan oleh Presiden. Namun, usulan Soeharto masih terganjal persetujuan dari pihak keluarga atau ahli waris.

"Jadi masih terkendala pernyataan dari keluarga. Belum ada pernyataan dari keluarga yang masuk ke kami," ucap Radik.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan usulan nama Soeharto masuk ke Pemprov Jateng lewat Bambang Sadono Center pada Oktober 2024. Namun, ia menuturkan pengusul kesulitan memperoleh tanda tangan ahli waris karena tidak berkenan membubuhkan tanda tangan pada berkas usulan.

"Sehingga sampai dengan saat ini berkas persyaratan belum kami terima," ujar Imam saat dikonfirmasi Tempo, 16 April 2025.

Bambang Sadono membantah membuat atau memiliki lembaga bernama Bambang Sadono Center atau mengusulkan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun, mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di Jawa Tengah ini mendukung Soeharto diusulkan sebagai pahlawan nasional.

"Saya setuju Pak Harto diusulkan sebagai pahlawan nasional. Masuk akal kalau jadi pahlawan nasional," kata Bambang saat dihubungi Tempo, 16 April 2025.