TEMPO.CO, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui masih menemukan keterlibatan aparat dalam jaringan peredaran narkotika. Kepala BNN Marthinus Hukom menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin, 5 Mei 2025.
“Kami terus memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan narkoba, termasuk oknum aparat, dan berupaya melemahkan hubungan mereka dengan bandar,” kata Marthinus di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut dia, penguatan intelijen menjadi kunci dalam mengungkap dan memutus relasi antara pengedar dengan pelindung di lapangan. BNN kini menempatkan agen intelijen di jalur-jalur rawan, dari pesisir timur Sumatera hingga Sulawesi Barat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia juga membahas kendala pelaksanaan tugas BNN, termasuk minimnya dukungan anggaran dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Marthinus meminta dukungan politik dari DPR agar kerja-kerja pemberantasan narkoba tak terhambat.
Komisi III DPR mendorong penindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dan meminta BNN meningkatkan transparansi dalam proses penyelidikan serta penindakan hukum.
Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri itu melaporkan capaian pengungkapan 14 kasus narkotika selama tiga minggu di Februari 2025. Dari operasi itu, BNN menyita 1,2 ton narkotika dan menangkap 37 tersangka lintas jaringan.
“Penyitaan ini menghentikan peredaran uang untuk belanja narkotika sekitar Rp 1 triliun dan mencegah 1,4 juta orang menyalahgunakan narkoba,” ujar dia.
Rapat ini membahas peta jaringan dan jalur peredaran narkoba, evaluasi pemberantasan, pola koordinasi antar-lembaga, serta kendala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Dalam paparannya, Marthinus menjelaskan sebagian besar barang bukti yang disita masuk melalui 10 wilayah rawan yang telah dipetakan BNN, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan pesisir barat Sulawesi.
