KEJAKSAAN Tinggi Daerah Khusus Jakarta menggeledah ruang kerja Direktur Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 9 April 2026. Penggeledahan dilakukan tim penyidik bidang tindak pidana khusus terkait dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023-2024.
“Penggeledahan dilakukan guna memperoleh serta mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud, sehingga dapat memperjelas peristiwa pidana yang sedang ditangani,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 9 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dapot mengatakan tim penyidik mendatangi sejumlah tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita beberapa barang yang diduga relevan, antara lain dokumen-dokumen dan perangkat elektronik. Barang-barang yang telah disita, kata Dapot, akan diteliti lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan.
Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 09/M.1/Fd.1/04/2026 pada 3 April 2026, serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 pada 9 April 2026. Dapot menyatakan penanganan perkara ini akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen SDA Dwi Purwantoro baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, pengunduran diri keduannya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas adanya indikasi kerugian negara di Kementerian PU.
Ihwal penggeledahan, Dody mengatakan Kejaksaan memeriksa sejumlah ruangan, termasuk kantornya. Ia mengaku tidak mengetahui perkara apa yang sedang didalami kejaksaan saat menggeledah kantornya. “Saya tadi tidak tanya. Mereka hanya minta izin masuk ke beberapa ruangan untuk pendalaman. Saya kasih izin,” kata dia di kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
