GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai diberlakukan sejak pekan lalu. Ia mengimbau masyarakat terutama di Yogyakarta semakin lebih berhati-hati dan bijaksana mengelola keuangan serta menghindari pola hidup boros.
Menurut Raja Keraton Yogya itu, langkah penghematan sangat krusial saat ini mengingat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan energi terus bergerak naik, sementara tingkat pendapatan masyarakat cenderung tidak berubah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kondisinya saat ini penghasilan warga relatif tetap sehingga harus menjaga bagaimana (pengeluaran) kebutuhan jangan di luar kemampuan," kata Sultan pada Senin, 15 Juni 2026.
Sultan menuturkan, dalam situasi perekonomian saat ini, kebiasaan hidup boros dapat dengan mudah membuat masyarakat sengsara. "Seperti beli sesuatu yang tidak perlu, punya aset yang sebetulnya tidak perlu. Untuk apa?" tutur Sultan.
Oleh sebab itu, kata dia, langkah efisiensi dalam merespons kenaikan harga bahan bakar tersebut kini juga diterapkan secara ketat oleh jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sekretaris Daerah Yogyakarta Ni Made Dwi Panti Indrayanti menjelaskan bahwa aparatur pemerintah daerah kini harus memutar otak dalam menyiasati dan merancang ulang alokasi anggaran operasional. Terutama yang berkaitan dengan mobilitas kendaraan dinas.
Made memaparkan bahwa skema penghematan energi dan pembatasan pemakaian kendaraan dinas sebenarnya sudah berjalan sejak bergulirnya instruksi dari pemerintah pusat. Yang kemudian diimplementasikan melalui program hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di lingkungan pemda. "Sebenarnya untuk efisiensi penggunaan kendaraan dinas sudah kita lakukan pada saat ada imbauan untuk efisiensi yang berkaitan dengan pemakaian energi," kata dia.
Di samping itu, Made mengklaim sebenarnya desain anggaran Pemerintah Daerah Yogyakarta itu sudah sangat minimalis. Pemda DI Yogyakarta juga tidak akan mengubah atau menambah struktur anggaran belanja menyusul lonjakan harga energi ini karena ketiadaan ruang fiskal.
Oleh sebab itu, satu-satunya jalan keluar yang rasional adalah dengan mengoptimalkan dana operasional yang sudah ada melalui pengaturan ulang tata cara pemanfaatan dan intensitas penggunaan kendaraan dinas di lapangan.
"Tidak ada perubahan anggaran imbas naiknya BBM, karena memang perubahan bagaimana, kan kalau berubah pun anggarannya tidak ada. Jadi harus kita optimalkan yang ada saja. Kami hanya mengatur cara penggunaannya, pemanfaatan kendaraan dinas itu sendiri," ujar Made.
Meskipun demikian, Made tidak menampik bahwa pihak sekretariat daerah sempat mengalami kesulitan dalam mengontrol pembiayaan bahan bakar operasional. Hal ini terjadi lantaran kendaraan dinas diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi jenis tertentu seperti Dex yang harganya ikut terkerek naik sejak beberapa hari lalu.
Sehingga pemda kini harus menerapkan skala prioritas secara ketat demi menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak menurun.
Adapun harga komoditas BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green secara mendadak mengalami penyesuaian harga ke atas per tanggal 10 Juni 2026.
Berdasarkan kebijakan terbaru tersebut, harga Pertamax saat ini menyentuh angka 16.250 rupiah per liter, atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga nyaris 4.000 rupiah bila dibandingkan dengan harga sebelumnya yang bertengger di angka 12.300 rupiah per liter. Pada saat yang sama, varian Pertamax Green juga ikut merangkak naik menjadi seharga 17.000 rupiah per liter dari yang semula hanya dijual dengan harga 12.900 rupiah per liter.
