Info Event - Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya akurasi data ketenagakerjaan sebagai landasan utama pengentasan pengangguran di Kota Bogor. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur saat rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor pada Kamis 5 Februari 2026. Rapat itu diikuti Wakil Ketua Asep Nadzarullah, Sekretaris Subhan dan anggota Komisi lV lainnya, Tri Kisowo Jumino, Mulyani, dan Rozi Putra.
Fajar menyoroti selama ini data pengangguran yang dimiliki Disnaker Kota Bogor hanya bersandar pada masyarakat yang mengajukan Kartu Kuning (AK-1). "Karena itu, Komisi IV akan fokus memperkuat sistem pendataan agar kita memiliki data acuan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam rapat tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat di angka 7,95 persen. Sedangkan target 2026 TPT diproyeksikan di angka 7,99 persen."Disnaker menyebut angka pengangguran terus berkurang setiap tahun, namun masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mencari kerja. Kami perlu memastikan apakah data tersebut valid dan sinkron di lapangan," katanya.
Guna mengatasi masalah serapan tenaga kerja, Komisi IV mendorong kolaborasi antara Disnaker dengan OPD (organiasi perangkat daerah) yang lain, seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Strategi ini diharapkan menciptakan ekosistem yang sinkron antara ketersediaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Iklan
Menurut Fajar, beberapa poin strategis yang menjadi perhatian DPRD Kota Bogor adalah sistem informasi yang memperkuat promosi dan penyebaran informasi lowongan kerja di ruang publik.
Komisi IV Kota Bogor juga menyoroti pelaksanaan job fair yang tahun ini hanya dianggarkan satu kali dan dinilai belum maksimal dalam memfasilitasi data perusahaan."DPRD berencana menggelar pertemuan khusus lintas sektor untuk mencari solusi konkret terhadap masalah serapan tenaga kerja," ujarnya.
Selain masalah data, Komisi IV juga mendesak percepatan penyelesaian fasilitas dan program di Balai Latihan Kerja (BLK). Fajar meminta agar kurikulum pelatihan di BLK segera diperbarui agar relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini."Kami mendorong program pelatihan seperti menjadi affiliator, host streaming, hingga content creator. Fasilitasnya harus segera diselesaikan agar pemuda di Kota Bogor memiliki keahlian," katanya.(*)
