KEPALA Badan Pengaturan (BP) BUMN, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan pihaknya sedang mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan memastikan tak akan ada karyawan yang dikenakan PHK.
"Sedang dilakukan assessment (kajian penutupan PT INTI). Sedang dicek. Sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline," ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam kesempatan tersebut, Dony menyampaikan bahwa saat ini Danantara sedang melakukan proses verifikasi untuk PT INTI. Di sisi lain, ia juga menjamin bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan INTI.
Dony berprinsip penataan ulang BUMN tidak menghilangkan pekerjaan bagi karyawan di perusahaan terkait. "Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK," ujar Dony.
BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan proses transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin tidak adanya pengurangan hak pegawai.
Sinergi antara BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menjaga transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap seluruh insan perusahaan.
BP BUMN bersama Danantara menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi BUMN tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pegawai.
Pada pertengahan Mei 2026, Dony menyampaikan telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai langkah transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.
Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.
