Terpopuler Nasional: Mosi Tidak Percaya di UGM hingga Intimidasi Penulis Kolom di Detikcom

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah berita politik di kancah nasional mendapat sorotan pembaca Tempo pada Sabtu kemarin, 24 Mei 2025. Salah satunya mengenai mosi tidak percaya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada kepada Rektor UGM Ova Emilia.

Selain itu, pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua tentang militer dan kepolisian juga mendapat sorotan pembaca. Berikut tiga pemberitaan politik terpopuler pada 24 Mei yang dirangkum Tempo:

BEM UGM Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Rektor

BEM UGM menyatakan mosi tidak percaya terhadap Rektor UGM Ova Emilia. Sikap itu disampaikan Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto dalam pernyataan resmi yang beredar pada Sabtu, 25 Mei 2025.

Dalam pernyataan tersebut, BEM KM UGM menilai UGM telah turut berperan dalam membesarkan kekuasaan mantan presiden, Joko Widodo, yang kala itu masih menjabat. Menurut Tiyo, Jokowi merupakan pembunuh demokrasi.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sikap kampus yang dinilai tidak tegas menyikapi dinamika politik nasional. BEM UGM menuntut agar rektor mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada lembaga negara. Mereka menilai penyelenggaraan diskusi akademik saja tidak cukup.

"UGM telah menyelenggarakan kegiatan diskusi yang mengkritik realitas politik hari ini yang tidak lebih dari sebuah akrobat dalam panggung media sementara ketidakadilan dan penindasan terus tetap serta senantiasa terjadi di mana-mana," kata Tio dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Tiyo mengatakan mahasiswa tidak akan mencabut sikap mosi tidak percaya mereka kepada Rektor Ova Emilia selama kampus tidak menyatakan sikap politik yang jelas terhadap rezim hari ini.

Komnas HAM Papua Minta TNI-Polri Hentikan Operasi Militer Menyisir Permukiman

Komisi Nasional HAM Papua meminta TNI dan Polri menghentikan operasi militer dengan menyisir permukiman. Ini bertujuan supaya tidak timbul korban warga sipil seperti yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

“Kami minta kepada TNI-Polri yang ada di sekitar wilayah situ, operasi model ini jangan diterapkan ulang lagi. Itu operasi yang salah. Menyisir permukiman yang ada kelompok sipil bersenjata dan langsung melakukan penembakan di wilayah itu,” kata Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramandey saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Mei 2025.

Frits mengatakan, kalaupun ada kelompok bersenjata seharusnya cukup dilakukan pengepungan. Namun apabila penyerangan itu menimbulkan korban perempuan dan anak, artinya operasi tersebut tidak terukur.

Frits mengatakan penyerangan yang menyasar permukiman sulit mencegah jatuhnya korban sipil, terutama kelompok rentan. Apalagi permukiman yang disasar ternyata penuh dengan kelompok rentan yang sedang beristirahat pada dini hari.

Penulis Kolom di Detikcom Disebut Dua Kali Diserempet Pengendara Tak Dikenal

Seorang warga sipil yang menulis tentang keterlibatan jenderal militer di jabatan sipil disebut mendapatkan intimidasi dari orang tak dikenal (OTK). Serangan teror itu dialami penulis setelah artikelnya tayang di rubrik kolom detikcom pada Kamis, 22 Mei 2025.

Berdasarkan sumber yang mengetahui peristiwa itu, intimidasi dari orang tak dikenal dialami penulis sebanyak dua kali. Peristiwa pertama, penulis disebut diserempet dan didorong hingga terjatuh oleh dua orang yang memakai helm full face ketika hendak mengantar anak ke sekolah.

Peristiwa kedua, penulis juga mendapat serangan dari pengendara motor tidak dikenal hingga terjatuh. Tindakan intimidasi itu membuat penulis merasa terancam dan ketakutan.

Pasca-kejadian, penulis meminta kepada pihak detikcom untuk menghapus artikelnya. Namun, permintaan itu sempat ditolak lantaran prosedur penghapusan artikel opini memerlukan rekomendasi dari Dewan Pers.