TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap, stok beras sebanyak 3,1 juta ton akan disalurkan melalui program bantuan pangan. Tapi penyaluran itu masih ditunda hingga panen raya selesai.
“Ya, nanti (penyaluran beras), karena sekarang lagi bicara serap. Kalau sekarang lagi nyerap, kemudian dikirim lagi, nanti beras-beras itu juga yang kembali ke Bulog,” ujar Arief saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jika disalurkan hari ini, Arief mengatakan, harga gabah kering panen (GKP) akan turun. Sebab, produksi petani sedang melimpah. Karena itu, menurut Arief, saat ini adalah waktunya Bulog menyerap beras.
Ihwal kepastian beras akan disalurkan kepada masyarakat, Arief tak menjawab pasti. Ia mengatakan, pemerintah saat ini menunda penyaluran bantuan pangan. Program ini akan bergulir kembali setelah panen raya selesai.
Sedangkan dalam dua bulan ini, ujar Arief, petani masih menikmati panen. Pemerintah akan terus menyerap beras petani dengan target hingga 3 juta ton. Saat ini stok beras yang telah masuk Bulog sekitar 1,4 hingga 1,5 juta ton.
Adapun cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini sebanyak serapan Bulog 1,5 juta ton ditambah stok awal tahun 1,9 hingga 2 juta ton. Stok awal tahun telah berkurang 140 ribu ton lewat penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) selama Januari–Februari.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim CBP mencapai 3,18 juta ton. Menurut dia, jumlah tersebut jadi stok tertinggi sepanjang 23 tahun terakhir.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan pemerintah harus menjamin ruang penyaluran yang pasti di Bulog. “Stok ini tidak kecil. Stok lebih dari 3 juta ton itu bisa memunculkan potensi bahaya kalau tidak jelas peruntukannya,” kata Khudori kepada Tempo, Ahad, 27 April 2025.
Khudori menjelaskan, beras merupakan barang yang tidak tahan lama. Sebaik apapun penyimpanannya di gudang, kualitas beras bisa turun, bahkan rusak. Idealnya, beras hanya disimpan selama empat bulan. Lebih dari itu, harus disalurkan agar tidak turun mutu atau rusak. “Jika beras rusak, pasti Bulog yang akan disalahkan. Padahal, itu bukan semata-mata kesalahan Bulog,” ujar Khudori. “Beras rusak, itu salah satunya karena kontribusi kebijakan,” tambah dia.
Sebenarnya, Khudori mengungkap, ada dua ruang yang membuat penyaluran beras besar. Pertama, program bantuan pangan non-tunai yang sudah berlangsung sejak 2017—menggantikan program beras untuk keluarga miskin atau raskin. Meski demikian program tersebut baru berjalan penuh pada 2020 sampai saat ini.
Lewat program bantuan pangan non-tunai, penyaluran Bulog mencapai 2,93 juta ton pada 2023 dan 3,69 juta ton pada 2024. Menurut Khudori, penyaluran tersebut berkat Bapanas yang mendorong agar operasi pasar SPHP bisa tersalurkan lebih besar. Setidaknya bisa mencapai 1,2 juta ton. Selain itu, sejak 2023 Bapanas menginisiasi bantuan pangan beras. “Namun, kedua outlet ini pada dasarnya tidak pasti,” ujar Khudori.
Buktinya, ujar Khudori, penyaluran bantuan pangan beras yang semestinya mulai pada awal tahun ini—dari rencana 6 bulan—tiba-tiba disetop. Begitu pula operasi pasar yang sempat berlangsung pada Januari dan selama enam hari di Februari juga turut berhenti. Pemerintah beralasan penghentian operasi pasar lantaran produksi tengah melimpah. “Melimpah dari mana? Dua bulan itu, Januari–Februari 2025, itu paceklik,” kata penulis buku Bulog dan Politik Perberasan ini.
