TEMPO.CO, Jakarta - Koperasi Merah Putih akan resmi diluncurkan pada Oktober 2025. Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana mengatakan modal awal pembentukan koperasi yang berasal dari pinjaman perbankan berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu unit koperasi. Tiap unit koperasi membutuhkan modal awal Rp 3-5 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran dapat mencapai Rp 400 triliun. Selain dari simpanan anggota, modal awal untuk pembentukan didukung oleh APBN dan pinjaman dari bank-bank BUMN anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Andri, pinjaman dari Himbara justru memberatkan anggaran pemerintah pusat. Karena pelunasan cicilan utang dan bunganya diambil dari pos belanja Dana Desa APBN. “Jadi utang atas nama pemerintah pusat dan liabilitasnya semestinya berada dalam neraca pemerintah pusat,” ucap Andri kepada Tempo, dikutip Jumat, 9 Mei 2025.
Di satu sisi, pembayaran utang dari kas dana desa juga dapat memberatkan pemerintah desa. Karena koperasi butuh modal awal yang banyak dan utang ke bank umumnya memiliki tenor 10-15 tahun, bahkan lebih.
Jadi, selama 15 tahun ke depan dana desa yang semestinya diterima pemerintah desa akan lebih dulu diwajibkan untuk membayar cicilan ke bank Himbara. “Sehingga porsi yang bisa digunakan untuk program-program desa lainnya akan secara signifikan terpotong,” ucap Andri.
Alih-alih berutang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), secara praktis sebenarnya pemerintah telah mendanai program ini dengan berhutang ke bank komersial. Andri berujar, dari sudut pandang fiskal hal ini sebenarnya bisa jauh lebih berbahaya. Karena artinya bunga utang yang dibayar bakal jauh di atas bunga SBN.
"Tak ada anggaran yang gratis, apalagi jika sampai perlu Rp 400 triliun. Justru ketika pemerintah perlu berhutang kepada bank komersial untuk mendanai suatu program, baik Himbara sekalipun, beban bunga utang yang perlu dibayar akan lebih berat daripada bunga SBN," ujar Andri.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mendukung Himbara memberikan pinjaman untuk modal awal program ini. Erick mengatakan bank pelat merah tak akan mengalami kerugian, lantaran tiap desa dapat membayar cicilan menggunakan dana desa yang tidak terpakai untuk pembangunan.
Selain itu, perbankan juga akan mendapat keuntungan lantaran perputaran uang di desa terus bergerak dengan kehadiran koperasi. "Kan aman, udah ada guarantee cicilan. Buat dana desa pun, yang sebagian mungkin dulu dana desa sudah bangun jembatan, bangun jalan, di desa itu udah nggak perlu lagi bangun jalan, jembatan, mungkin di shifting buat pembangunan ekonomi," ucap Erick di Jakarta Senin, 5 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.
