TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Chacha Annisa mengatakan, SMA unggulan Garuda bertujuan memperbaiki kualitas pendidikan, baik dalam pembinaan siswa, pelatihan guru dan manajemen sekolah.
Pembinaan siswa, kata dia, dilakukan dengan melakukan persiapan akademik, pengembangan diri, pengemasan personal branding, penilaian kecocokan dan pemilihan universitas, pemenuhan komponen aplikasi, serta persiapan pra keberangkatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara itu, pelatihan guru meliputi sejumlah program seperti bimbingan siswa untuk persiapan akademik, pemilihan dan implementasi ekstrakurikuler, penulisan esai, serta penyusunan surat rekomendasi yang kuat.
"Sedangkan pelatihan manajemen sekolah berfokus pada college counselor yang bertugas menjalin kerja sama langsung dengan universitas-universitas top dunia, dan mendampingi siswa agar tak menghadapi kendala selama proses aplikasi," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis, 22 Mei 2025.
Dia menjelaskan, SMA Garuda bertujuan untuk memastikan lebih banyak lagi siswa asal Indonesia bisa melanjutkan pendidikan di kampus top dunia.
Adapun Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 66 dari 81 negara-negara di dunia. Singapura menempati posisi pertama dunia dalam skor yang dirilis per tiga tahun oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) itu untuk mengevaluasi sistem pendidikan berbagai negara.
Skor PISA mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan membaca, matematika, dan sains saat menghadapi tantangan di kehidupan nyata.
Skor PISA sejumlah negara Asia Tenggara juga masih lebih baik dari Indonesia. Seperti Vietnam (28), Brunei (37), Malaysia (49), atau Thailand (52). Posisi kita hanya sedikit di atas Filipina (68 dan Kamboja (73).
Terpuruknya skor PISA Indonesia, menurut Chacha, tergambar dari sedikitnya jumlah lulusan SMA asal Indonesia yang diterima di kampus top dunia. Misal, di Harvard University hanya ada lima mahasiswa asal Indonesia, di Columbia University hanya 11 mahasiswa Indonesia. Jauh jika dibandingkan dengan mahasiswa asal Tiongkok ada 1.200.
Di Cambridge University ada 750 mahasiswa asal Tiongkok, 450 asal Singapura, dan 400 asal Malaysia. Dari Indonesia cuma 11 orang.
Secara keseluruhan, Lembaga Pendidikan Internasional (IIE) Departemen Perdagangan AS dan laporan tahunan Open Doors melaporkan sekitar 7.500 hingga 8.348 mahasiswa Indonesia kuliah di Amerika Serikat. Ada kesenjangan dibandingkan jumlah mahasiswa Tiongkok yang mencapai 120 ribu atau India 110 ribu orang.
“Katakanlah penduduk Tiongkok ada 1,4 miliar, maka dengan jumlah penduduk Indonesia seperempatnya atau 280 juta, harusnya paling tidak ada 30.000 siswa Indonesia di Amerika Serikat,” katanya.
Kehadiran SMA Garuda bertujuan menghilangkan gap itu. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, tertanggal 27 Maret 2025, tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
Mengacu Inpres tersebut, tahun ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menetapkan 12 institusi pendidikan dipilih bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
Selain itu, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini juga akan membangun lima Sekolah Garuda baru di wilayah prioritas, yakni di IKN, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua Tengah.
SMA Unggulan Garuda ini akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 sebagai sekolah khusus bagi siswa berbakat akademik dengan sistem asrama gratis. Sekolah ini dirancang untuk menampung pelajar berpotensi tinggi dengan kemampuan intelektual unggul tanpa membebankan biaya pendidikan.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendirikan berbagai jenis sekolah baru, termasuk sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda. P2G menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi karena menyimpang dari mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan untuk membentuk satu sistem pendidikan nasional.
"Ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Bukan malah memperbanyak sistem dengan kementerian yang masing-masing bikin sekolah sendiri," ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri kepada Tempo pada Jumat, 11 April 2025.
