KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan pembubaran paksa kegiatan nonton bareng atau nobar film 'Pesta Babi' berkaitan dengan muatan konten yang sensitif. "Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif," kata dia di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku tidak tahu bagaimana isi dari film dokumenter tersebut. Kendati begitu, Puan mengatakan DPR akan menindaklanjutinya dengan meminta meminta penjelasan dari pembuat film.
"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan," ucap Puan melanjutkan.
Pada Jumat, 8 Mei lalu, prajurit Kodim 1501/Ternate membubarkan kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara. Komandan Kodim 1501/Ternate Letnan Kolonel Jani Setiadi beralasan, pembubaran dilakukan berdasarkan diskursus dan aduan di media sosial yang menilai film Pesta Babi provokatif.
"Ini bukan pendapat pribadi saya. Jika tidak percaya, saya akan tunjukkan banyak sifat provokatiif menurut masyarakat, menurut di media sosial," kata Jani di Ternate, Jumat.
Adapun, film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua.
Film berdurasi sekitar 90 menit ini menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua seperti di Merauke, Boven Digoel, maupun Mappi melawan ekspansi dan keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional (PSN).
Sutradara film dokumenter Pesta Babi Dandhy Dwi Laksono mempertanyakan alasan prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) 1501/Ternate membubarkan paksa kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi di wilayah tersebut.
Dia mengatakan, tindakan dan alasan yang disampaikan prajurit Kodim 1501/Ternate tak masuk dalam logika, bahkan cenderung mengada-ada untuk melegitimasi aksi pembubaran. "Alasan seperti provokatif atau tidak kondusif menunjukkan sikap militer yang semakin ngawur," kata Dandhy melalui pesan suara, Ahad, 10 Mei 2026.
Menurut dia, kendati film Pesta Babi dinilai menciptakan kegaduhan, maka semestinya yang bertindak adalah aparat kepolisian, bukan prajurit TNI. Sebab, prajurit tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi keamanan.
