TEMPO.CO, Jakarta - Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI) Mulyanto mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia harus mempertimbangkan dengan cermat rencana menyetop impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Ia berujar, perlu kajian secara teknis maupun ekonomis. “Tidak boleh sekedar berbasis etno-nasionalis yang berlebihan,” kata Mulyanto melalui keterangan yang diterima Tempo pada Jumat, 9 Mei 2025.
Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan anggapan publik ini hanya sekadar akal-akalan untuk meningkatkan bargain politik komoditas dalam rangka 'ganti pemain' para mafia impor minyak. "Publik menilai ini hanya sekedar akal-akalan saja," ujarnya.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu mengatakan letak Singapura yang dekat dengan Indonesia menjadi kelebihan. Secara respirokal, Singapura juga mengimpor gas dan listrik dari Indonesia. Kemudian dari segi kapasitas, Singapura memiliki kilang minyak mentah berkapasitas 1,5 juta barel per hari alias lebih tinggi ketimbang kilang Indonesia yang hanya 1 juta barel per hari. Selain itu, ujar Mulyanto, harga minyak di sana relatif kompetitif. “Pertamina dapat membuka harga impor ke publik agar semakin transparan,” ujar dia.
Namun terlepas dari hal tersebut, Mulyanto mengatakan pemerintah harus meningkatkan lifting minyak yang terus merosot. Selain itu, memperbaiki kilang-kilang minyak nasional. Menurut dia, langkah ini menjadi upaya konkret untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.
Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana untuk menyetop impor minyak dari Singapura kemarin, Kamis, 8 Mei 2025, di DPP Partai Golkar, Jakarta. Bahlil berujar, 54 persen impor minyak Indonesia berasal dari Singapura. “Singapura negara yang tidak punya (bukan penghasil) minyak, tapi kita beli dari sana,” kata Bahlil.
Bahlil juga menilai harga beli minyak dari Singapura mirip dengan harga beli dari wilayah Timur Tengah. Karena itu, pemerintah akan beralih impor minyak dari Timur Tengah. “Jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari middle east,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Alasan Bos Danantara Minta BUMN Tunda RUPS
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
