TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk seorang ajudan dekatnya sebagai wakil presiden (wapres) pertama Palestina pada Sabtu, menurut seorang anggota komite eksekutif PLO seperti dilansir Al Arabiya.
“Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk Hussein al-Sheikh sebagai wakilnya (wakil presiden),” kata Wasel Abu Yousef, dalam sebuah langkah yang menempatkan al-Sheikh sebagai calon penerus Abbas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kantor berita resmi Palestina Wafa seperti dikutip Anadolu mengatakan penunjukan tersebut diusulkan oleh Abbas, 89 tahun, sejalan dengan keputusan yang diambil oleh Dewan Pusat Palestina selama sidang ke-32 yang diadakan di Ramallah pada Kamis.
Dewan Pusat adalah badan permanen yang berasal dari Dewan Nasional Palestina, badan legislatif tertinggi yang berafiliasi dengan PLO dan memiliki 188 anggota.
Abbas menegaskan kembali "komitmen untuk meluncurkan dialog nasional komprehensif, yang dipimpin oleh komite gabungan dari Komite Eksekutif PLO dan Komite Sentral Fatah, yang melibatkan semua faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional."
Syekh juga mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Abbas atas pencalonannya.
Komite Eksekutif PLO dijadwalkan bertemu lagi Sabtu depan untuk memilih sekretaris jenderal yang baru.
Abbas juga memberi pengarahan kepada komite tentang upaya politik yang akan datang yang bertujuan untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.
Ia menekankan "kebutuhan mendesak untuk mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan dan medis, memastikan pemerintahan penuh Palestina atas Gaza, dan mendorong penarikan penuh Israel sebagai langkah menuju peluncuran proses politik untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."
Resolusi yang disahkan pada Kamis menyebutkan bahwa wakil presiden akan ditunjuk dari antara anggota komite, dicalonkan oleh ketua dan disetujui oleh para anggotanya. Ketua memiliki kewenangan untuk menugaskan, dan mengangkat atau memberhentikan wakilnya.
Sebanyak 170 anggota yang hadir dalam rapat atau berpartisipasi secara daring memberikan suara mendukung keputusan tersebut, sementara satu anggota memberikan suara menentang dan satu anggota lainnya abstain.
Hal ini menyusul tekanan internasional selama bertahun-tahun untuk mereformasi PLO. Ini juga terjadi saat negara-negara Arab dan Barat membayangkan peran yang lebih luas bagi Otoritas Palestina (PA) pimpinan Abbas dalam pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza.
Didirikan pada 1964, PLO diberi wewenang untuk berunding dan menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina, sementara PA bertanggung jawab atas pemerintahan di beberapa bagian wilayah Palestina.
PLO adalah organisasi induk yang terdiri dari beberapa faksi Palestina, tetapi bukan kelompok militan Hamas dan Jihad Islam, yang saat ini berperang dengan pasukan Israel di Gaza.
Al-Sheikh, 64 tahun, adalah pemimpin veteran gerakan Fatah pimpinan Abbas, yang mendominasi PA, dan dianggap dekat dengan presiden.
Pertemuan Dewan Pusat diadakan di tengah boikot oleh faksi-faksi utama dalam organisasi tersebut, termasuk Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, sebagai protes terhadap tidak adanya konsensus dan dialog.
Hamas mengkritik hasil pertemuan tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa mereka mengabaikan persyaratan persatuan nasional, dan menekankan perlunya membangun kembali PLO secara demokratis dan inklusif.
