KEMENTERIAN Kehutanan bersama kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi nasional untuk menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Langkah taktis tersebut dikonsolidasikan melalui Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Djamari menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Oleh karena itu, penanganan lapangan wajib mengedepankan pendekatan kolaboratif dan respons cepat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah telanjur meluas," ujar Djamari dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut dia, atensi khusus diberikan kepada enam provinsi rawan dengan ekosistem gambut yang luas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam laporannya mengingatkan pentingnya mewaspadai siklus perulangan karhutla empat tahunan, terutama dengan adanya indikasi cuaca kering tahun ini.
"Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai. Saya juga meminta komitmen penuh dari seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk bertanggung jawab langsung terhadap pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerja mereka," kata Raja Juli.
Dalam rakorsus tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal, lebih kering, dan lebih lama dengan puncak pada Juli hingga September akibat perkembangan fenomena El Nino.
Menanggapi proyeksi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama para gubernur dari provinsi rawan menyatakan kesiapan dalam memobilisasi personel, mengaktifkan posko lapangan, serta menetapkan status Siaga Darurat Karhutla di wilayah prioritas, seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Sebagai langkah konkret di tingkat operasional, pemerintah mengaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk ini mengintegrasikan pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni bersama Satgas, hingga penegakan hukum berlapis (administratif, perdata, dan pidana) bagi perorangan maupun korporasi yang melanggar.
Menurut Raja Juli, sinergi yang intensif dan kontinyu dalam pengendalian karhutla ini juga menjadi instrumen krusial dalam menekan emisi karbon nasional demi mendukung keberhasilan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
