TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno merespons kecelakaan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang terjadi pada Selasa, 6 Mei 2025. Menurut dia efisiensi anggaran dalam sektor keselamatan transportasi, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya insiden itu terjadi di Tanah Air.
Djoko menyebut pemerintah harus membenahi moda transportasi darat demi peningkatan keselamatan para penumpang yang sedang menggunakan jasa transportasi itu. “Nyawa warga jangan dipertaruhkan hanya sebagai angka statistik. Nyawa warga jangan dijadikan arisan meregang di jalan raya,” kata Djoko melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan untuk sosialisasi keselamatan transportasi kepada masyarakat, menjadi salah satu aspek yang terdampak kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto. Walhasil kementerian itu mengurangi realisasi sosialisasi keselamatan transportasi untuk tahun ini.
Menurut Djoko, program Sistem Manajemen Keselamatan pada operator angkutan umum terhenti akibat tidak adanya anggaran. Padahal sistem ini berguna bagi perusahaan angkutan umum dalam mengelola risiko keselamatan, meningkatkan kinerja keselamatan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Djoko meminta Menteri Perhubungan tidak berdiam diri menghadapi pemotongan anggaran itu. Seyogyanya, kata dia, menteri harus berupaya mencari jalan keluar supaya anggaran untuk sektor keselamatan transportasi tidak terdampak kebijakan efisiensi dan bisa segera dipulihkan kembali.
“Keselamatan transportasi sudah di tahap darurat. Tingkat kecelakaan tinggi, tingkat fasilitasnya pun juga harus tinggi. Sia-sia saja presiden mendorong generasi unggul kalau akhirnya meninggal di jalan karena kecelakaan,” ujar Djoko.
Djoko turut membeberkan tren kecelakaan dari tahun ke tahun, tercatat pada 2020 ada 101.496 kejadian, lalu di 2021 bertambah menjadi 105.860 kejadian atau naik 4,3 persen. Kemudian pada 2022 ada 139.422 kejadian (31,7 persen), dan 2023 menjadi 150.491 kejadian (naik 7,9 persen). Sedangkan pada tahun lalu menunjukan penurunan sebesar 3,2 persen menjadi 145.599 kejadian.
"Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan itu, dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat terus," ucap Djoko.
Kronologi Kecelakaan Bus ALS
Kecelakaan itu menyebabkan 12 penumpang meninggal dunia. Bus bernomor polisi B 7512 FGA itu melaju ke arah Terminal Bukit Surungan, Padang Panjang, sebelum akhirnya diduga mengalami rem blong dan menabrak tembok tak jauh dari terminal. Selain korban jiwa, terdapat 23 korban lainnya yang mengalami luka-luka.
Kepolisian setempat telah mengamankan sopir dan kernet bus untuk pemeriksaan, termasuk tes urine. Adapun korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang dengan bantuan dari berbagai pihak termasuk SAR Padang, Damkar, BPBD, Satpol PP, Dishub, PMI, dan Brimob.
Kementerian Perhubungan juga mengecek perizinan bus itu melalui aplikasi Mitra Darat. Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani, bus ini tak mempunyai izin operasi dan sedang dalam masa uji berkala. “Bus ALS itu tidak memiliki izin operasi, sementara masa uji berkala berlaku hingga 14 Mei 2025,” kata Ahmad Yani melalui keterangan resminya, dikutip Rabu, 7 Mei 2026.
Ahmad Yani mengimbau seluruh perusahaan otobus (PO) dan pengemudi untuk memeriksa kondisi armada secara berkala. Selain itu, melakukan pendaftaran izin angkutan secara rutin dan melakukan uji berkala kendaraan. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum bus untuk mengecek kelayakan kendaraan melalui aplikasi Mitra Darat.
