TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Rosan Roeslani, membeberkan alasan dirinya memberikan sejumlah instruksi kepada direksi dan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu instruksinya adalah menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga mendapat kajian dan evaluasi dari BPI Danantara.
Namun penundaan ini dikecualikan bagi BUMN dan anak usaha BUMN yang berbentuk perusahaan publik. “Iya karena memang kita kembali lagi, yang dipilih ini mesti, kalau Bapak (Prabowo Subianto) bilang itu yang best talent, yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi berdasarkan yang terbaik,” kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rosan mencontohkan pengurus Danantara yang memang diisi orang terbaik di bidangnya. Arahan ini, katanya, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo agar Danantara diisi orang-orang yang tidak melakukan tindakan negatif.
Namun Rosan membantah instruksi tersebut untuk menyeleksi pemilihan direksi BUMN. Menurut dia, instruksi bertujuan untuk membuat operasional BUMN non-tbk lebih efisien.
Selain penundaan RUPS, BPI Danantara juga menginstruksikan seluruh kegiatan korporasi dan kontrak jangka panjang BUMN, wajib mendapat kajian dari BPI Danantara. Kemudian, direksi BUMN juga harus memberikan laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara.
Sebelumnya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan instruksi tersebut tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya dengan BPI Danantara.
Pria yang akrab disapa Tiko ini mewajarkan instruksi tersebut. Menurut dia, BPI Danantara sedang dalam masa transisi untuk beroperasi secara penuh. “Ya kan wajar. Kami dukung karena Danantara butuh waktu untuk transisi,” kata Tiko saat ditemui seusai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Tiko menjelaskan, penundaan RUPS bagi anak usaha BUMN itu berguna dalam menjaga proses transisi BPI Danantara berjalan lancar. Dia memastikan kerja sama antara Danantara dengan Kementerian BUMN tidak akan terganggu dan justru semakin bagus koordinasinya di waktu ke depan.
Rosan sebelumnya mengatakan BPI Danantara secara resmi mengelola 844 perusahaan BUMN sejak 21 Maret 2025 lalu. Dia menyebut sedang mengonsolidasikan anak usaha BUMN yang berada di naungan Danantara.
Alif Ilham Fajriadi dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Angka Kemiskinan Indonesia Tertinggi di ASEAN. Mengapa?
