BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno atau BEM UBK menerima ajakan mediasi yang ditawarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hari ini, 15 Juni 2026, BEM UBK dan aliansi mahasiswa dari Jakarta dan sekitarnya menggelar unjuk rasa bertajuk "Tata Ulang Indonesia" di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi, terdapat sekitar 15 perwakilan mahasiswa yang memenuhi undangan Gibran. Mereka memasuki Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 17.25 WIB.
"Kami akan sampaikan penekanan akan pentingnya substansi program yang dijalankan pemerintah dengan kehidupan rakyat," kata Ketua BEM Fakultas Hukum UBK M. Aldi Maludin yang menjadi salah satu perwakilan.
Di hadapan Gibran, kata dia, mahasiswa akan menyampaikan seluruh tuntutan yang dibawa hari ini, misalnya, penghentian proyek makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Sebab, menurut dia, proyek unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dijalankan dengan tata kelola yang amburadul, tergesa-gesa, dan minim kajian strategis.
Salah satu contoh nyata amburadulnya proyek MBG, yakni terungkapnya kasus rasuah yang melibatkan para pimpinan Badan Gizi Nasional. "Kami tidak ingin ada oligarki di dalam kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah, terutama yang membuat rakyat sengsara," ujarnya.
Adapun dalam demonstrasi hari ini BEM UBK dan aliansi mahasiswa membawa enam poin tuntutan bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Enam tuntutan itu, antara lain menghentikan sementara dan mengevaluasi proyek makan bergizi gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih; tinjau kembali Undang-Undang Polri; setop militerisme dan tegakkan supremasi sipil;
Kemudian, mendesak pemerintah mengambil langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional; menuntut pemerintah memberikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia; serta peninjauan kembali kenaikan harga bahan bakar minyak karena membebani masyarakat.
Hingga laporan ini dipublikasikan, mediasi antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan mahasiswa masih berlangsung secara tertutup.
