MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan stok batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) menipis pada Juni 2026. Padahal, menurut dia, PLN telah menerima pasokan batu bara dalam jumlah besar sejak awal tahun.
Menurut Bahlil, PLN seharusnya tidak mengalami kekurangan batu bara. Apalagi, berdasarkan skema domestic market obligation (DMO) alokasi batu bara mencapai 190 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, kebutuhan PLN mencapai 154 juta ton per tahun.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hingga Juni 2026, PLN telah meneken kontrak untuk 141 juta ton batu bara dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta ton. “Itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu Abuleke apa lagi? Aku jujur-jujur saja, nih. Berarti kan ada sesuatu,” kata Bahlil saat menghadiri Energy Forum CNBC di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia menilai menipisnya stok PLN itu karena didominasi oleh batu bara berkalori rendah sehingga konsumsi bahan bakar di pembangkit menjadi lebih boros. Menurut Bahlil, pembangkit membutuhkan campuran batu bara berkalori menengah untuk menjaga efisiensi operasional.
“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 kkal per kg untuk campuran. Inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan kamu (PLN), perusahaan gitu loh. Jangan air sudah di batang leher, baru teriak,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai minimnya pasokan batu bara berkalori menengah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memangkas produksi batu bara nasional.
Pengajar ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengatakan pemangkasan target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026 turut mempersempit ruang produksi. Pada 2026, pemerintah menetapkan target produksi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Menurut Yayan, di tengah keterbatasan produksi tersebut, batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan pembangkit justru lebih banyak diserap pasar ekspor. Sementara itu, kewajiban DMO untuk kebutuhan dalam negeri banyak dipenuhi menggunakan batu bara berkalori rendah.
“Krisis listrik saat ini terutama disebabkan kegagalan perencanaan pasokan dan produksi, dengan kebijakan harga sebagai distorsi yang memperburuk akar masalah,” kata Yayan.
