TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak. Sebab, kuota impor dinilai menghambat kelancaran perdagangan. Instruksi tersebut sama halnya Prabowo akan membuka keran impor.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, mengutip dari keterangan tertulis, pada Selasa, 8 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo mengatakan instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi.
Salah satu komoditas yang disoroti oleh Prabowo adalah impor daging. Ia juga meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa pun.
“Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” ujar dia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan keluhan para pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS. Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.
Oleh sebab itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Prabowo menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.
Kepala Negara tak merinci apa yang dimaksud dengan praktik-praktik tersebut. Tapi berdasarkan penelusuran Tempo, sistem kuota impor terbukti membuka celah korupsi dengan melanggengkan praktik perburuan rente. Praktik ini terjadi di berbagai komoditas, di antaranya daging, bawang putih, dan ikan salmon.
Pemerintah membatasi impor hanya bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang diduga dekat dengan penguasa. Sedangkan perusahaan yang tak mendapatkan jatah impor diminta untuk membeli izin dari mereka yang menerima kuota. Biaya tambahan dalam jual-beli izin ini kemudian mengakibatkan harga melejit di pasaran.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan maksud Prabowo menghapus kuota impor agar volume impor tidak lagi dimonopoli pihak tertentu. Namun Sudaryono tak menyebut persis siapa pihak yang dimaksud. “Volume yang sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan neraca komoditas boleh diimpor oleh siapa saja, tidak lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu lagi. Supaya lebih adil dan tidak ada lagi praktik monopoli dengan pemberian kuota kepada orang-orang tertentu,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 April 2025.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah ini mengatakan, penghapusan kuota impor bukan berarti membuka keran impor besar-besaran. Kebijakan ini, menurut dia, bertujuan menciptakan sistem lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional.
Sehingga menurutnya, pemerintah sudah pasti harus melindungi produksi dalam negeri. Tak hanya pangan, menurutnya, pemerintah tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri untuk komoditas teknologi dan pakaian.
Ihwal skema penghapusan kuota impor, Sudaryono menyebut industri akan dapat mengimpor langsung sesuai kebutuhan tanpa perantara kuota yang selama ini dimonopoli dan diperuntukkan ke segelintir kelompok.
Alfitria Nefi P dan Han Revanda berkontribusi dalam artikel ini.
