TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya Presiden Kedua RI Soeharto menjadi penanda sejarah baru lahirnya reformasi. Namun, usai Soeharto mundur per 21 Mei tahun itu, kekuasaan Orde Baru masih membayangi. Untuk mendesak reformasi total, pada Selasa, 10 November 1998, Megawati Soekarnoputri, Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan Hamengkubuwono X menggelar pertemuan penting.
Dikutip dari publikasi Kontribusi Etika Islam Pada Pendidikan Politik: Solusi Bagi Problema Civil Society Indonesia Era Reformasi, pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Ciganjur dengan delapan butir pernyataan yang menegaskan tekad untuk membangun pemerintahan bersih dan demokratis demi menjaga persatuan dan mewujudkan masyarakat sejahtera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dinukil dari majalah Tempo edisi 16 November 1998, kesepakatan inilah yang membuat Sidang Istimewa atau SI MPR berlangsung antiklimaks. Kesepakatan Ciganjur yang diteken pada hari pertama Sidang Istimewa MPR, Selasa sore, 10 November itu, telah memaksa fraksi-fraksi mengubah laporan pemandangan umumnya yang akan mereka bacakan keesokan harinya, Rabu, 11 November.
Fraksi Karya Pembangunan, fraksi terbesar di MPR, yang beranggotakan 585 orang, misalnya, harus rapat sampai pukul 05.00 Rabu pagi agar pandangan mereka sejalan dengan kesepakatan itu. Dari delapan butir hasil Deklarasi Ciganjur, tujuh mereka penuhi. Fraksi lainnya pun menyetujui kesepakatan Ciganjur tersebut-paling tidak beberapa poin.
Tak aneh bila kesepakatan ini bisa membelokkan pandangan para wakil rakyat. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh empat tokoh masyarakat yang saat itu secara riil punya dukungan massa. Gus Dur adalah Ketua Umum NU, Amien Rais merupakan Ketua Umum PAN, Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X ialah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY.
“Dengan dukungan massa dari kelompok Islam dan nasionalis yang kalau diancer-ancer mencapai lebih dari 50 juta jiwa, para anggota parpol itu, yang jelas membutuhkan dukungan massa dalam pemilu mendatang, lebih senang mengikuti arah yang digariskan dari Ciganjur tersebut,” tulis laporan majalah Tempo.
Deklarasi Ciganjur tersebut berisi;
1. Mengupayakan terciptanya kesatuan dan persatuan nasional.
2. Menegakkan kembali kedaulatan rakyat.
3. Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.
4. Melaksanakan reformasi sesuai dengan kepentingan generasi bangsa.
5. Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi.
6. Menghapus Dwifungsi ABRI secara bertahap.
7. Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan kasus KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan Kroninya.
8. Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri.
Kesepakatan keempat tokoh ini dibacakan oleh Amien Rais di depan ratusan mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), dan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, serta belasan tokoh masyarakat yang memenuhi halaman rumah Gus Dur.
Pertemuan ini memang sudah lama dinanti-nantikan. Sudah banyak tokoh prodemokrasi yang berupaya mempertemukan Amien Rais, Gus Dur, dan Megawati dalam sebuah dialog nasional.
Namun, menyatukan tokoh Muhammadiyah dan NU ini bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi, kegiatan Gus Dur, yang baru terserang stroke akhir 1997, amat terbatas. Para tokoh prodemokrasi itu sebenarnya berharap pertemuan bisa dilaksanakan sebelum SI MPR dan karena itulah ratusan mahasiswa selama beberapa hari sampai bertenda di halaman rumah Gus Dur dan Mega untuk “memaksa” mereka.
Upaya pertemuan ini sebenarnya hampir berhasil pada Senin, 9 November, sehari sebelum SI MPR berlangsung. Sayang, pada saat Amien Rais yang sudah dijemput dari bandara dalam perjalanan ke Ciganjur, Gus Dur justru meninggalkan rumah dengan alasan harus memeriksakan kesehatan. Marahkah Amien? “Segala sesuatunya ditentukan oleh takdir,” ujarnya, yang hanya mau menunggu selama 20 menit di Ciganjur.
Gus Dur memang menjadi kunci terselenggaranya pertemuan ini, tapi sayang sikapnya tak tegas. Megawati bisa dipastikan akan hadir bila tokoh yang dianggap kakaknya itu hadir. Untungnya, Amien masih mau melanjutkan pertemuan esok harinya dan itulah yang akhirnya melahirkan Deklarasi Ciganjur. Kesepakatan itu disusun bersama oleh mahasiswa dan keempat tokoh tersebut.
Ada empat agenda yang disodorkan oleh wakil ketiga organisasi mahasiswa itu, yaitu tentang upaya mengatasi disintegrasi bangsa, dwifungsi ABRI, pemerintahan Habibie, dan soal pemberantasan korupsi. Keempat poin yang diajukan mahasiswa kemudian mereka setujui, bahkan diperluas menjadi delapan poin tersebut.
