TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak mulai membaik di bulan Maret. Pada triwulan I 2025, pajak yang dikumpulkan mencapai Rp 322,6 triliun atau sekitar 14 persen dari target pajak tahun ini sebesar Rp 2.433,5 triliun.
Sri menyatakan telah terjadi pembalikan tren penerimaan pajak yang sempat merosot menjadi positif. Khususnya setelah penerimaan pajak di bulan Maret 2025 mencapai Rp 134,8 triliun rupiah. “Rebound terjadi dibandingkan (pajak yang terkumpul) pada Februari 2025, yaitu sebesar Rp 98,9 triliun,” ucap Sri Mulyani di sela konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Keuangan (KSSK), dikutip Jumat, 25 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam konferensi pers sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat akumulasi penerimaan pajak pada Januari dan Februari 2025 baru mencapai Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari target. Sri menyebut pajak yang dikumpulkan pada Maret 2025 mencapai 41,8 persen dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada tiga bulan awal yang mencapai Rp 322,6 triliun.
Peningkatan penerimaan pajak pada Maret, kata dia, didorong oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax. “Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan terus berjalan on track,” ucap Sri Mulyani.
Ke depan, diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan semakin efisien, dan penerimaan pajak diperkirakan akan terus terjaga tumbuh lebih optimal. “Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak menunjukkan bahwa rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan perekonomian indonesia serta daya beli konsumen masih kuat secara umum,” ujarnya.
Sri Mulyani juga melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan pertama 2025. Defisit APBN tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Total pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target, sedangkan realisasi belanja tercatat Rp 620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN 2025.
