TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menjelaskan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza, Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Puan menilai belum ada kejelasan soal rencana evakuasi atau relokasi warga Gaza ke Indonesia, yang dilontarkan oleh Prabowo itu.
"Sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Puan pemaparan rencana secara rinci diperlukan untuk mempelajari kebutuhan teknis di lapangan. Ia ingin pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memberikan pemaparan mendalam soal pemindahan 1.000 warga Palestina ke Indonesia.
"Karena untuk melakukan apakah itu mengevakuasi, apakah merelokasi, tentu saja dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam, untuk di lapangannya dalam pelaksanaan tersebut," kata Puan.
Sebelumnya Presiden Prabowo menyatakan pemerintah Indonesia siap menampung ribuan korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina korban genosida Israel di Gaza. Ia telah memerintah Menteri Luar Negeri atau Menlu Sugiono untuk berbicara dengan pemerintah Palestina guna membahas mekanisme evakuasi.
"“Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim-piatu,” kata Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 9 April 2025.
Menlu Sugiono kemudian buka suara soal kelanjutan gagasan Presiden Prabowo tersebut. Sugiono menegaskan bahwa Prabowo hanya ingin Indonesia menjadi tempat penampungan bagi penduduk Palestina untuk sementara, bukan permanen. Sebab, rencana ini bukan relokasi atau memindahkan warga Gaza dari negaranya, tetapi sebatas evakuasi.
“Sesuai arahan presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘memindahkan’ warga Palestina tersebut dari Tanah Airnya,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 April 2025.
Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara. Sekaligus mendorong penghentian segala bentuk kekerasan. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang bertujuan merekolasi warga Palestina dari Tanah Air mereka.
Adapun menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo menilai rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia menguatkan okupasi Israel di Palestina. Pengosongan Gaza akibat evakuasi akan membuka ruang pendudukan Israel yang lebih sistematis.
"Sikap ini tidak sesuai dengan komitmen Indonesia untuk terus melawan penjajahan dan membela Palestina," kata Andar dalam rilis resmi, Jumat, 11 April 2025.
Memang, pemerintah Indonesia berencana hanya memberikan tempat sementara bagi pengungsi Palestina. Namun, Andar mengatakan, tindakan itu mengancam perjuangan rakyat Palestina secara keseluruhan.
Kekosongan akibat evakuasi, kata dia, dapat digunakan sebagai celah untuk mempercepat agenda penjajahan yang telah berlangsung lama. Sehingga hak dan kedaulatan rakyat Palestina semakin tergerus.
Terbaru, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amirsyah Tambunan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana itu. "Perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap," katanya di Kantor MUI, Jakarta pada Senin, 14 April 2025.
Menurut dia, wacana kepala negara mengevakuasi seribuan anak-anak, perempuan, hingga yatim piatu sudah pernah disampaikan ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Akan tetapi, ujarnya, saat ini gagasan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. "Karena beriringan dengan ide relokasi yang diwacanakan oleh Presiden Donald Trump," ucapnya.
Dia mengatakan, bahwa MUI menolak rencana Presiden Amerika Serikat yang ingin merelokasi warga Gaza ke negara lain. Sebab, dia menilai bahwa rencana itu bagian dari kejahatan internasional dan lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis.
Amirsyah khawatir wacana Prabowo yang terkesan beriringan dengan rencana Trump justru menimbulkan perpecahan konsolidasi dukungan dari Indonesia ke Palestina. Dia mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tetap solid dalam memihak serta membela Palestina.
Savero Aristia Wienanto, Hendrik Yaputra dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
