PRESIDEN Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp 100,1 triliun untuk tiga tahun. Anggaran ini akan diberikan melalui 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian. “Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Tito di Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026, dikutip dari Antara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tito menjelaskan anggaran tersebut akan terbagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama pada 2026 sebesar Rp 38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp 32,9 triliun, dan pada 2028 sebesar Rp 28,2 triliun.
Anggaran tersebut akan diberikan untuk 23 kementerian/lembaga utama seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya ,ada 10 kementerian/lembaga pendukung lainnya.
Menurut Tito, sebagian besar kementerian/lembaga sudah mengajukan pencairan ke Kementerian Keuangan. Bahkan, kata dia, lima di antaranya telah menerima pencairan dana dan mulai menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai tugas dan fungsinya.
“Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan," tuturnya. "Kami meminta dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah untuk mempercepat proses dan juga menteri keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut."
Tak hanya anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi yang diperintahkan langsung Presiden Prabowo. “Nah ini Rp 1,6 triliun itu adalah untuk Aceh. Kemudian untuk Sumatera Barat lebih kurang Rp 2,3 triliun dan Rp 6,1 triliun itu adalah untuk Sumatera Utara,” kata Tito.
Lebih jauh, Tito berharap anggaran tersebut dapat dimaksimalkan oleh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk menyelesaikan pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak bencana.
“Kami melakukan rapat langsung di Banda Aceh dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati, wali kota agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” kata Tito.
Adapun sebelumnya, Tito telah menyampaikan bahwa progres pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan capaian yang relatif baik dan 97 persen hunian sementara telah terbangun. Progres pemulihan tersebut terlihat dari berbagai indikator pemulihan di sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penyediaan hunian sementara atau huntara.
