TEMPO.CO, Jakarta - Mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan penyewaan jet pribadi di tengah tahapan Pemilihan Umum 2024 untuk pemantauan distribusi logistik. Dia membantah bila private jet itu digunakan untuk pengiriman logistik Pemilu 2024.
"Itu monitoring untuk distribusi logistik, bukan untuk mengirim logistik,” kata Hasyim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Jumat malam, 16 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasyim menyebut jet pribadi hanya ditumpangi oleh pimpinan KPU dan tidak ada logistik pemilu di dalamnya.
Dia berdalih waktu kampanye yang singkat, yakni 75 hari menjadi pertimbangannya untuk menggunakan jet pribadi saat melakukan pemantauan sebagai langkah operasional strategis. Tujuannya untuk memastikan distribusi logistik sesuai sasaran dan tepat waktu.
Selain soal waktu kampanye, Hasyim berdalih KPU tidak bisa membeli tiket pesawat reguler dengan alasan keterbatasan jam terbang dan rute. Serta, pendanaannya sudah dimasukkan dalam rencana kerja anggara KPU.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Transparency International Indonesia (TII), Trend Asia, serta Themis Indonesia melapor ke KPK soal pengadaan sewa private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024. Peneliti TII Agus Sarwono mengatakan pengadaan tersebut memiliki kejanggalan pada nilai kontrak yang tak sesuai dengan pagu anggaran.
"Di proses pengadaannya kami melihat ada hal yang sangat janggal sebetulnya. Salah satunya adalah nilai kontrak itu melebihi dari pagu," ucap Agus saat ditemui di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 7 Mei 2025.
Dia memaparkan nilai kontrak penyewaan pesawat pribadi yang tak sesuai dengan pagu anggaran KPU tahun 2024. Agus menyebut pagu yang dimiliki KPU saat itu hanya Rp 46 miliar, sementara nilai kontrak pengadaan private jet itu mencapai Rp 65 miliar pada Januari hingga Februari tahun lalu.
TII menjelaskan pengiriman logistik ke ibu kota/kabupaten atau kota telah selesai pada 16 Januari 2024. Selanjutnya, periode 17 Januari hingga 13 Februari 2024 merupakan tahap distribusi dari kabupaten atau kota ke tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, penggunaan private jet oleh KPU terjadi pada Januari hingga Februari 2024.
