TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menandatangani perjanjian pinjaman sebesar Rp 6,49 triliun dengan pemerintah Spanyol. Utang ini untuk membiayai proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance (MFISS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro membenarkan perjanjian pinjaman tersebut. ‘Benar (meminjam dari pemerintah Spanyol),” kata Deni ketika dihubungi pada Rabu, 16 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tempo memperoleh salinan surat pemberitahuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP ihwal perjanjian pinjaman tersebut.
Dalam surat yang dikeluarkan pada 24 Maret 2025 itu, tertulis bahwa pemerintah menandatangani dua perjanjian pinjaman atau credit agreement (CA), yaitu dengan Instituto de Credito Oficial (ICO) Spanyol dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Spanyol—sebuah bank yang berpusat di Spanyol.
Adapun pinjaman dari ICO Spanyol sebesar EUR 150.800.000 atau setara Rp 2,9 triliun dan merupakan 44 persen dari total pinjaman. Sedangkan pinjaman dari BBVA Spanyol sebesar EUR 189.082.010 atau setara Rp 3,6 triliun (dan merupakan 56 persen dari total pinjaman. Deni membenarkan nominal kedua pinjaman tersebut. Bila ditotal, pinjaman dari pemerintah Spanyol mencapai Rp 6,5 triliun.
“Dapat kami sampaikan bahwa seluruh persyaratan efektif pada kedua perjanjian pinjaman tersebut seluruhnya terpenuhi, sehingga CA ICO dinyatakan efektif pada 10 Februari 2025 dan CA BBVA dinyatakan efektif pada 20 Maret 2025,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Pada surat itu juga tertulis permintaan kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP untuk memastikan implementasi proyek MFISS berjalan sesuai timeline dan agar pelaksanaan kegiatan menerapkan prinsip efisiensi pembiayaan.
Indonesia dan Spanyol sendiri sebelumnya sudah bersepakat untuk menguatkan kerja sama finansial dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 11 maret 2025. Menurut Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, kerja sama tersebut tak hanya meningkatkan efisiensi pendanaan, namun juga membuka peluang kerja sama inovatif di berbagai sektor.
“Kami melihat manfaat langsung dari mekanisme kerja sama keuangan Indonesia-Spanyol yang memungkinkan pelaksanaan proyek strategis seperti Sistem Pengawasan Terintegrasi Maritim dan Perikanan, serta penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia,” kata Umar dikutip dari Antara.
Tempo telah menghubungi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin untuk meminta tanggapan terkait proyek MFISS. Namun sampai berita ini ditulis, keduanya tidak membalas pesan yang dikirim oleh Tempo.
