TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan rencana pengembangan kawasan industri perawatan pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) serta Aerospace Park di Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati, Majalengka. Rencana tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Perjanjian Induk (HoA) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT GMF AeroAsia, PT BIJB, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan proyek ini merupakan upaya pemerintah memperkuat industri penerbangan nasional. Menurut dia, Bandara Kertajati punya keunggulan lokasi dan potensi industri yang besar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Rencana pengembangan MRO dan Aerospace Park ini diharapkan menjadi fondasi kemandirian teknis dan daya saing industri penerbangan nasional,” kata Dudy Purwagandhi dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 April 2025.
Kendati demikian, dia menekankan, proyek ini masih memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor swasta agar bisa terwujud. “Ini masih tahap awal. Kami siap mendukung, termasuk dari sisi konektivitas dan harmonisasi kebijakan lintas sektor,” katanya.
Rencananya, kawasan Kertajati Aircraft Maintenance Center (KAMC) akan dibangun di atas lahan seluas 84,2 hektare, dan menjadi bagian dari Kertajati Aerocity yang mencakup area 3.480 hektare. Pemerintah menilai keberadaan fasilitas MRO terintegrasi ini penting untuk menekan biaya operasional maskapai dan mengurangi ketergantungan pada perawatan pesawat di luar negeri. Saat ini, sekitar 46 persen armada nasional masih menjalani servis di luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyambut baik rencana ini. AHY menyebut bahwa dengan orkestrasi yang tepat, Kertajati dapat berkembang menjadi aerocity berstandar internasional dan menjadi bagian dari ekosistem industri kedirgantaraan global.
“Kalau kita bisa masuk ke industri kedirgantaraan global, kontribusi Indonesia di sektor ini akan semakin kuat,” kata AHY. Adapun ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini mencakup penyusunan master plan, pengembangan model kemitraan, percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pemetaan regulasi dan potensi insentif fiskal maupun non-fiskal.
