TEMPO.CO, Jakarta - Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti. Mereka menganggap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
“Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” demikian bunyi salah satu dari delapan tuntutan mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan sikap dari dokumen yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel ini dibacakan Mayjen (Purn) TNI Sunarko di acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat pada 17 April lalu. Dokumennya ditandatangani Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.
Adapun Gibran lolos menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 setelah batasan umur minimal 40 tahun berhasil diubah. Aturan itu kemudian diregulasikan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut. Bunyinya, kandidat berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan kepala daerah lewat pemilu. Gibran saat itu Wali Kota Solo.
Berikut profil para purnawirawan TNI pelopor yang menyatakan sikap, salah satu poinnya adalah penggantian wapres.
1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
Fachrul Razi, lahir 26 Juli 1947, adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Dia menjabat pada periode 23 Oktober 2019 hingga digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas pada 23 Desember 2020.
Fachrul merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang menetapkan surat pemecatan Prabowo dari TNI tertanggal 21 Agustus 1998. Prabowo diberhentikan dari militer terkait kasus penculikan terhadap aktivis prodemokrasi. Ia terbukti melakukan penyimpangan, menurut DKP.
Jabatannya di kemiliteran antara lain pernah jadi Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KSAD, Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer (1996-1997). Juga sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI (1997-1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999), Sekjen Departemen Pertahanan (1999) serta Wakil Panglima TNI (1999-2000).
Sepak terjang Fachrul di dunia politik antara lain pernah menjadi Ketua Tim Bravo 5, tim relawan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, yang terdiri dari para purnawirawan TNI yang sebagian besar merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1970-an. Tim ini telah dibentuk pada 2013 untuk memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014.
2. Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
Tyasno Sudarto, lahir 14 November 1948, merupakan tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD periode 1999-2000. Ia juga pernah menjadi Pangdam IV/Diponegoro dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dengan pangkat Letnan Jenderal.
Riwayat Jabatannya menterengnya antara lain Danyonif 202/Taji Malela (1983–1984), Danyonif 323/Buaya Putih (1984–1986), dan Pabandya Lat Sops Kostrad (1986). Lalu De Olah Yudha Kolatgab ABRI (1986–1988) sebelum dirotasi jadi Waasops Kasdivif 2/Kostrad (1988) dan Waasops Kasdivif 1/Kostrad (1988–1989).
Dia juga pernah jadi Kasbrigif 13/Galuh (1989–1994) dan As Sospol Kasdam Jaya (1994–1995). Dia lalu diamanahi jabatan sebagai Dir C BIA (1995–1996),Asrena Kasad (1996–1998), dan Pangdam IV/Diponegoro (1998–1999). Sempat menjadi Ka BAIS TNI (1999) dia kalau ditunjuk sebagai KSAD hingga 2000.
3. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
Slamet Soebijanto, lahir 4 Juni 1951, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007. Ia lulus dari pendidikan militer AKABRI Laut pada 1973 dan lalu menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda (1980), Operational Art. Yugoslavia (1990) dan KRA-33 Lemhannas (2000 – 2001)
Slamet antara lain pernah ditugaskan d8 Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), Waasrenum TNI (2000). Adapun Jabatan terakhirnya sebelum menjabat sebagai KSAL adalah sebagai Wagub Lemhannas (2003).
4. Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan
Hanafie Asnan, lahir 7 November 1945, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Indonesia periode 1998 sampai 2002. Ia memulai kariernya setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara pada 1969. Riwayat pendidikan militernya diawali ketika ikut Sekolah Penerbang dan lukus pada 1967 yang dilanjutkan Sekolah Instruktur Penerbang (SIP) di Wing Pendidikan Terbang Pangkalan Udara Adisucipto, Yogyakarta pada tahun yang sama.
Tidak saja di dalam negeri, pendidikan militernya juga ditempuhnya di luar negeri. Di antaranya, Kursus Transisi dan Konversi beberapa jenis pesawat latih dan pesawat-pesawat tempur, Special Joint Warfare and Forward Air Control di RAAF (Royal Australia Air Force) pada 1975, A-4 Convertion and Instructor Pilot Course di New Zealand (RNZAF) pada 1979.
Selain ituz Seskoau di Angkatan Udara Korea Selatan (ROKAF) pada 1983, International Defence and Management Course (IDMC) di Montrey,Amerika Serikat pada 1987 dan Royal College of Defence Studies (RCDA) di Inggris pada 1993 dan Sistem Approach to Management (1995).
5. Jenderal (Purn) Try Sutrisno
Dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI itu turut mengetahui Try Sutrisno. Ia merupakan mantan Wakil Presiden sekaligus eks Panglima TNI. Dilansir Pusat Penerangan TNI, Try mengawali karier militernya ketika ia diterima menjadi taruna Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad). Try berkesempatan turut dalam perang melawan Pemberontak PRRI pada 1957.
Selain itu Try turut terlibat dalam Operasi Pembebasan Irian Barat pada 1962 yang mengantarnya berkenalan dengan Soeharto. Saat itu, Soeharto ditunjuk oleh Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang ditempatkan di Sulawesi. Di kemudian hari, hubungan ini membawanya duduk di kursi RI 2 mendampingi Soeharto
Hendrik Yaputra, Mirza Bagaskara, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
