TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menilai rencana Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA terkesan terburu-buru. Kebijakan itu juga tanpa kajian evaluasi terhadap implementasi kurikulum merdeka (IKM) yang baru seumur jagung.
"Format jurusan kan baru saja dihapus dalam kurikulum merdeka, kita belum lihat dampak dan efektivitasnya termasuk evaluasi IKM secara komprehensif belum ada. Menghidupkan kembali jurusan IPA/IPS terkesan tanpa kajian matang," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan resmi, Senin, 14 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, P2G menilai ada aspek plus dan minus menghidupkan kembali skema jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Iman menyebut aspek plus skema penjurusan ialah sekolah sudah punya pengalaman untuk mengelola penjurusan di sekolah. Karena sekolah sudah punya pengalaman skema penjurusan sejak Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 bahkan sejak Kurikulum 1994. Maka, menurutnya sekolah akan lebih cepat beradaptasi dengan skema ini.
Kedua, lanjutnya, harapan dalam Kurikulum Merdeka anak memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan rasanya belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak SMA yang menerapkan skema pembuatan 'Menu' atau 'Paket' mata pelajaran.
Ada 5 paket menu mata pelajaran:
- Cita Rasa Matpel MIPA
- Cita Rasa Matpel IPS
- Campuran MIPA dan IPS
- Campuran MIPA dan Bahasa
- Campuran IPS dan Bahasa.
"Dalam praktik implementasi kurikulum merdeka di SMA, lima paket menu di atas terjadi, banyak faktor penyebab di antaranya kekurangan guru dan disinformasi tata kelola kurikulum. Nah sekarang, rumpunnya makin diperjelas dan sederhana," kata Satriwan.
Nilai plus berikutnya, melalui jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, Satriawan menilai anak dapat fokus belajar ke dalam 1 kelompok rumpun ilmu pengetahuan secara spesifik. Misal anak jurusan IPA hanya fokus belajar matematika, biologi, kimia, dan fisika. "Adanya penjurusan begini, anak diharapkan betul-betul belajar mendalam dan kompetensinya terbangun pada tiap mata pelajaran serumpun," kata Satriwan.
Untuk aspek minusnya, Satriawan menilai penerapan kembali jurusan akan menghidupkan kembali kasta atau kelas-kelas dalam rumpun mata pelajaran. Dia mencontohkan penerapan sistem penjurusan yang berkembang di kurikulum-kurikulum sebelumnya, jurusan IPA dinilai anaknya pintar dan pilihan, serta jadi jurusan paling favorit.
"Ada labeling bahwa anak IPA itu paling pintar, adapun jurusan IPS anaknya biasa saja bahkan yang tak terpilih di IPA masuk IPS dan Bahasa, pilihan sisa, persepsi itu yang terbangun puluhan tahun," kata Satriwan.
Selain itu, ada juga pengkotak-kotakan IPA, IPS, dan Bahasa, yang dinilai tidak relevan dengan perkembangan dunia keilmuan, dunia kerja, dan perubahan masyarakat global. llmu pengetahuan sudah bersifat multi dan interdisipliner.
"Penjurusan tiga kelompok itu rasanya agak jadul, akan memilah kecerdasan anak secara absolut. Padahal tiap diri anak itu dapat punya potensi multiintelegensia, punya minat bakat yang bersifat lintas disiplin," kata Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri.
Kemudian, dia menilai perubahan kebijakan pendidikan saat ini terkesan maju mundur di hampir tiap pergantian menteri pendidikan. "Kebijakan yang belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional seperti: kompetensi literasi, numerasi, sains anak Indonesia yang konsisten rendah bahkan makin buruk menurut PISA," kata dia.
Iman membeberkan berdasarkan survei PISA, rendahnya rata-rata lama sekolah 8,77 tahun; 60 persen SD dalam keadaan rusak, 4 juta lebih anak tidak sekolah; upah guru honorer yang jauh di bawah UMR; biaya pendidikan yang masih mahal, dan lain sebagainya.
"Diskontinyu dalam kebijakan pendidikan dapat berakibat tidak baik, sebab acuannya bukan ke RPJMN dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045. Menyebabkan kebingungan masyarakat, guru, siswa, dan orang tua," ucapnya.
