TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan setiap operasi bersenjata di Papua diatur berdasarkan struktur komando yang ketat dalam tubuh organisasi mereka. Ia menyebut tidak semua pimpinan kelompok bersenjata berhak mengklaim operasi di luar wilayah kekuasaannya tanpa persetujuan.
"Operasi militer di Kurima dijalankan oleh Kodap 16 Yahukimo karena itu wilayah tanggung jawab mereka. Anggota dari Kodap (Komando Daerah Pertahanan) lain tidak bisa sembarangan mengklaim operasi di sana," kata Sebby melalui pesan suara, Rabu, 21 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan itu muncul setelah keterlibatan Egianus Kogoya, pemimpin Kodap 3 Ndugama, dalam serangan terhadap pos-pos TNI dan Polri di Kurima, Kabupaten Yahukimo, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem menyebut Egianus memimpin langsung penyerangan tersebut. “Itu dia yang pimpin langsung,” kata Theo dalam keterangannya kepada Tempo.
Menurut Sebby Sambom, wilayah Kurima bukan bagian dari Kodap 3 Ndugama, melainkan Kodap 16. Ia juga menegaskan Egianus tidak diizinkan terlibat dalam perang sebelum meminta maaf secara terbuka atas tindakan menyerahkan pilot Susi Air kepada aparat keamanan Indonesia.
“Kami sudah sampaikan kepada seluruh staf TPNPB, Egianus dan jajarannya harus mengakui kesalahan itu di hadapan rakyat Papua dan seluruh pejuang kami. Sebelum itu dilakukan, mereka tidak boleh ikut berperang,” ujar Sebby. Ia menyebut tindakan itu bertentangan dengan komitmen internal TPNPB, dan Egianus akan disidangkan secara militer meski sidang tersebut belum berlangsung.
Sebby menekankan wilayah seperti Wamena berada di bawah kendali Kodap 2 Balim, dan hanya dapat dilakukan operasi gabungan jika disepakati secara terbuka antara Kodap terkait. “Kami tidak akan mencantumkan nama Egianus Kogoya sebagai penanggung jawab. Ia tidak kami akui hingga meminta maaf,” ujar dia.
TPNPB-OPM, kata Sebby, memiliki sistem hukum dan protokol internal yang mengatur konflik bersenjata di Papua. Manajemen Markas Besar, ujar dia, akan menghindari jatuhnya korban lebih banyak akibat pelanggaran struktur komando. “Jika tidak, akan banyak anggota yang gugur seperti di Kali Yetni,” kata Sebby.
