PIMPINAN Pusat Muhammadiyah berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hasil kajian mengenai kondisi demokrasi, kebijakan publik, dan situasi perekonomian masyarakat. Rencana tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam pertemuan PP Muhammadiyah dengan sejumlah tokoh masyarakat sipil di Jakarta pada Selasa, 16 Juni 2026.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas mengatakan pertemuan itu diperlukan karena ruang penyampaian kritik terhadap pemerintah dinilai semakin menyempit. Muhammadiyah, kata dia, ingin menyampaikan berbagai evaluasi berdasarkan hasil riset dan kajian yang telah dilakukan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kami ingin menunjukkan sikap kenegarawanan kepada pemerintah. Kalau ada kekurangan, kami ingin mengingatkan dengan cara yang kritis, etis, konstruktif, dan berbasis riset,” kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut Busyro, Muhammadiyah saat ini tengah merampungkan sejumlah kajian yang akan disampaikan langsung kepada Presiden. Salah satu sorotan utama adalah berbagai konflik sosial dan dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional (PSN), seperti di Wadas, Rempang, Ternate, hingga Papua.
Berdasarkan temuan Muhammadiyah, pelaksanaan sejumlah proyek tersebut dinilai menimbulkan dampak pemiskinan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Ada pemiskinan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan hak asasi manusia,” kata Busyro. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu diingatkan agar tidak terus mengulangi kesalahan kebijakan yang sama.
Selain PSN, Muhammadiyah akan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Busyro menilai program tersebut sejak awal disusun tanpa transparansi yang memadai dan minim partisipasi publik.
Menurut Busyro, sejumlah langkah koreksi yang saat ini dilakukan pemerintah, termasuk penataan penerima manfaat dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung operasional dapur MBG, belum menyentuh akar persoalan program tersebut. “Minimal menghentikan MBG sementara dulu, kemudian dievaluasi,” ujarnya.
Di samping itu, Muhammadiyah juga berencana menyampaikan kritik mengenai kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Busyro menilai pemerintah belakangan cenderung tidak terbuka terhadap kritik. Ia menyinggung munculnya pelabelan seperti “antek asing” terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Menurut Busyro, gelombang demonstrasi mahasiswa yang muncul di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Situasi tersebut, kata dia, mengingatkan pada kondisi sosial-politik menjelang Reformasi 1998. “Makanya, ini ada potensi ke arah sana, reformasi jilid II,” kata dia.
Ia menilai pemerintah perlu merespons kritik publik secara lebih terbuka agar ketegangan sosial tidak semakin membesar. Karena itu, Muhammadiyah berharap Presiden bersedia menerima berbagai masukan yang akan disampaikan organisasi tersebut. Ia pun meminta agar para pejabat yang berada di lingkaran Presiden tidak mempersulit akses masyarakat untuk menyampaikan kondisi terkini tanah air kepada kepala negara. “Kami berharap bisa diterima, sebagai konsekuensi dari demokrasi,” tutur Busyro.
