TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli menyebut, aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2025 bagi pekerja turun. Kementeriannya mencatat, pengaduan masalah THR pekerja turun sebesar 30 persen dibandingkan tahun lalu. Namun, dia belum merinci jumlahnya.
Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan masih memeriksa laporan terhadap perusahaan yang telat atau sama sekali tidak memberikan hak THR bagi pekerjanya. "THR sudah, on going. Saya sudah cek dengan Pak Dirjen, yang jelas tahun ini dibanding tahun lalu itu pengurangan subtantif 30 persen," ujar Menaker di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kamis, 10 April 2025. Namun, dia tak merinci berapa angka pasti penurunan aduan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Yassierli, fakta tersebut menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam membayar THR. "Berarti lebih bagus, kepatuhan perusahaan dalam membayar TNR lebih baik," kata dia.
Per 2 April 2025, ada 1.506 perusahaan yang telah dilaporkan oleh pekerja, buntut permasalahan THR Idul Fitri 2025. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menyatakan, pemerintah akan mengenakan denda sebesar 5 persen terhadap perusahaan yang terlambat membayarkan THR pekerja.
“Perusahaan yang tidak membayarkan THR pada H-6, maka dikenakan denda sebesar 5 persen dari total keseluruhan THR yang harus dibayarkan kepada seluruh pegawai,” kata Sunardi ketika dihubungi Tempo, Rabu, 2 April 2025.
Meskipun demikian, pengenaan denda tidak mengugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR karyawannya. Perusahaan tetap wajib menyelesaikan pembayaran THR.
Perusahaan juga tetap akan mendapatkan sanksi admistratif secara bertahap kepada perusahaan. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
