AKSI demonstrasi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 masih berlangsung di depan Gedung DPR/ MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Ribuan massa dari berbagai unsur masih terus berdatangan ke titik aksi hingga Jumat sore, 1 Mei 2026
Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Nabil Hafizhurrahman bercerita, sejumlah peserta aksi diperiksa satu per satu oleh orang tidak dikenal. "Ada sekitar tiga atau empat (orang) berkerumun," kata Nabil saat ditemui di tengah-tengah jalannya unjuk rasa, Jumat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Nabil mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan di gerbang restoran yang berada tepat di samping kompleks DPR/ MPR. Setiap orang yang melewati lokasi itu, kata Nabil, diminta untuk menunjukkan isi tas mereka.
Menurut Nabil, orang-orang itu diduga dari pihak kepolisian. Musababnya tidak jauh dari lokasi pemeriksaan ada tenda yang bertuliskan Korps Brigade Mobil atau Brimob. "Mereka tidak memakai seragam," ucap Nabil kepada Tempo.
Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, tampak sejumlah massa mulai berdatangan di depan Gedung DPR/ MPR sejak pukul 11.00 WIB. Para peserta aksi terlihat berkumpul di bagian kiri gerbang sambil terus meneriakkan orasi mereka.
Aksi demonstrasi tersebut diketahui digelar oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama unsur masyarakat sipil lain. "Estimasi massa 10.000 orang," ujar Ketua Umum KASBI, Sunarno dalam keterangan tertulisnya.
Selain KASBI, tampak pula massa dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Greenpeace Indonesia, hingga Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta. Mereka tampak membawa sejumlah properti atribut demo seperti bendera hingga poster.
Sementara itu, pada pagi hari sebelum unjuk rasa dimulai, sejumlah perwakilan massa menggelar audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan itu bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sari Putih, dan anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni.
