TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah tidak melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam pelaksanaan proyek makan bergizi gratis. Dadan menegaskan BGN dan BPOM telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
“Artinya the door is open untuk keterlibatan BPOM di dalam program makan bergizi dan ini sudah dibuktikan,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan menjelaskan, BGN sudah melibatkan BPOM dalam bentuk pelatihan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Personel dari BPOM, kata Dadan, dilibatkan sebagai pemateri.
Lebih jauh, Dadan menyebut keterlibatan BPOM tercermin dari intensitas inspeksi ke dapur umum atau SPPG di bawah Badan Gizi. Menurut dia, inspeksi yang dilakukan di 30 provinsi di Indonesia merupakan bukti BPOM telah terlibat dalam pelaksanaan MBG. Kunjungan BPOM itu untuk memastikan kondisi dan bahwa setiap dapur umum higienis. “Itu sudah efektif berjalan, tapi saya yakin intensitasnya harus ditingkatkan,” kata Dadan.
Adapun BGN mencatat hingga kini terdapat 106 kunjungan BPOM di 30 provinsi. Mulai dari Jawa Tengah, Aceh, Bali, Sumatera Utara, hingga Nusa Tenggara Timur. Dadan menyebut BPOM NTT paling banyak melakukan kunjungan, yakni sebanyak 14 kali. Meski begitu, masih banyak daerah yang belum mendapat kunjungan BPOM. Beberapa di antaranya Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua Pegunungan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional belum melibatkan secara penuh lembaganya dalam mengawasi keamanan program unggulan Presiden Prabowo itu. Padahal, kata Taruna, BPOM dan Badan Gizi memiliki nota kesepahaman untuk pengawasan program makan gratis untuk siswa sekolah tersebut.
Taruna menceritakan kendala itu dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang merupakan mitra kerja BPOM dan Badan Gizi Nasional. "Kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan," kata Taruna dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.
Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, kata Taruna, mereka seharusnya ikut serta dalam pengawasan produksi makanan di dapur-dapur makan bergizi. Namun, dia berujar selama ini Badan Gizi belum melibatkan BPOM dalam proses tersebut. BPOM, kata Taruna, tidak ikut mengawasi standar kelayakan dapur hingga makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di bawah Badan Gizi Nasional. "Selama ini kami tidak dilibatkan dalam hal ini sudah layak atau belum dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak," ucap dia.
Sejak penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi pada Januari 2025, Taruna menyebut Badan POM baru terlibat dalam beberapa aspek pelaksanaan makan bergizi gratis. Di antaranya dengan memberi modul-modul pelatihan untuk SPPG dan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan di sekolah.
