KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan Sekolah Rakyat mulai Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026 untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi.
Gus Ipul mengatakan, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA. Namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo dengan penanggung jawab adalah Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen alias gratis.
Usulan Lahan untuk Sekolah Rakyat dari Pemda Minimal 5 Hektare
Gus Ipul mengatakan usulan tanah untuk Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah (pemda) minimal memiliki luas lima hektare. Dia menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo; Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, dan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani, di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.
“Berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kami menerima usulan dari bupati dan wali kota, salah satu yang mengusulkan ya Bupati Dharmasraya, tentu dengan beberapa syarat, yakni tanah yang di atas lima hektare dan syarat-syarat yang lain,” kata Mensos, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan Kementerian PU akan menyurvei usulan lahan untuk Sekolah Rakyat yang diajukan pemerintah daerah. Kemudian, hasil survei tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.
Gus Ipul menyebutkan Kementerian PU selama ini telah melakukan survei pada 53 lahan yang akan dibangun sekolah rakyat, 45 lahan di tahap pertama dan saat ini tengah memasuki tahap kedua survei pada delapan lahan. “Setelah itu, masih ada 80 lebih lagi yang sudah diusulkan untuk survei, sedangkan yang 53 lahan sudah siap, tapi tinggal 8 yang masih disurvei,” ucap Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyambut baik program Sekolah Rakyat karena di daerahnya masih terdapat 4.000 kepala keluarga (KK) yang termasuk kategori miskin. Menurutnya, program ini merupakan salah satu solusi mengentaskan kemiskinan.
“Di daerah kami masih banyak yang miskin ekstrem, kemudian juga tingkat pengangguran yang tinggi. Angka putus sekolah juga masih cukup tinggi, terutama kalau di daerah saya khususnya di tingkat SMP ke SMA, dan infrastruktur jalan juga buruk. Sekolah rakyat yang boarding school (asrama) ini memang menjadi solusi," tuturnya.
Dia menegaskan pihak pemda sudah siap menyediakan lahan setelah mendapat penjelasan mengenai beberapa persyaratan yang diperlukan. “Kami sudah siapkan lahan dan langsung tadi diinformasikan bagaimana persyaratannya, kemudian bangunan-bangunannya seperti apa yang siap. Kami dari pemda mungkin targetnya dalam dua bulan ini mempersiapkan,” tutur Annisa.
Menteri PU Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat
Adapun Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat, yang digagas Presiden Prabowo. “Kami memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.
Doddy menuturkan hal tersebut penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Dia menjelaskan dukungan Kementerian PU terhadap Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama mencapai Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, kesuksesan program Sekolah Rakyat tidak dapat diraih dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga serta pemerintah daerah.
“Kami mengajak seluruh pihak, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik,” ujar Dody.
Dody menghadiri rapat koordinasi bersama Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial pada Rabu. Mensos menyambut baik komitmen Menteri PU dan mengungkapkan sudah ada 53 unit Sekolah Rakyat yang akan segera dibangun.
Sebanyak 45 unit sudah memasuki tahap akhir pembangunan, sementara 8 unit lainnya masih dalam tahap survei kebutuhan. “Kami sangat mengapresiasi langkah Kementerian PU dalam memberikan dukungan infrastruktur secara nyata. Tahap pertama, sudah ada 45 sekolah yang siap beroperasi tahun ajaran baru nanti, dan kami optimis delapan sekolah sisanya akan segera menyusul,” tuturnya.
Ke-53 lokasi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Fasilitasnya mencakup asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga untuk memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung.
M. Rizki Yusrial, Dede Leni Mardianti, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Dugaan Pemerkosaan oleh Dokter Residen di RSHS Bandung, Ini Sikap Kemenkes dan Unpad
