WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dia mengibaratkan kebijakan fiskal sebagai "angin" dan perbankan sebagai "layar" yang harus bekerja sama agar kapal ekonomi Indonesia mencapai tujuannya.
Juda mengungkapkan bahwa kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada Triwulan I 2026 menunjukkan pertumbuhan belanja yang sangat signifikan, yakni mencapai 31,4 persen (yoy). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen. "Belanja di Triwulan I sudah mencapai 21,2 persen dari total pagu APBN,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa, 28 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan mengubah pola pengeluaran agar lebih merata sepanjang tahun sehingga tidak lagi menumpuk di Triwulan IV. Tujuannya, kata Juda, supaya pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih cepat.
Dari sisi penerimaan, dia menjelaskan pajak tumbuh sebesar 20,7 persen (year to date), didorong oleh lonjakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 57,7 persen. Menurut Juda, pertumbuhan itu menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas konsumsi masyarakat dan transaksi di sektor dunia usaha masih sangat bergairah.
Menanggapi kenaikan harga minyak mentah yang sempat menyentuh angka US$ 100 per barel, Juda menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Untuk mengantisipasi pembengkakan subsidi agar defisit tetap terjaga di bawah ambang batas tiga persen, kata dia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis.
Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui penajaman program prioritas, seperti efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meniadakan pemberian makan pada hari Sabtu dan masa libur sekolah. Satu hari efisiensi MBG diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun. Selain itu, pemanfaatan sistem Coretax serta mengoptimalkan windfall pajak dari komoditas batubara dan CPO juga menjadi salah satu strategi pemerintah.
Juda menjelaskan bahwa pemerintah turut memetakan delapan klaster nasional dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari kedaulatan pangan, hilirisasi industri strategis (seperti semikonduktor dan motor nasional), hingga kemandirian energi (B50 dan Bioetanol B20). Kementerian Keuangan mengedepankan sinergi pembiayaan antara APBN, badan pengelola investasi Danantara, dan sektor swasta.
