TEMPO.CO, Jakarta - Inggris bersiap menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah menteri Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Pertahanan Israel Katz, sebut surat kabar The Times, Rabu 21 Mei 2025 seperti dikutip Antara.
Para menteri yang disbeutkan merupakan tokoh ekstremis sayap kanan Israel yang kerap melontarkan pernyataan-pernyataan mendukung genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dirinya "terkejut" atas eskalasi terbaru di Gaza.
Dia pun mendesak Israel segera menghentikan serangan dan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong Palestina yang porak poranda akibat keganasan perang genosida rezim Zionis sejak 7 Oktober 2023 tersebut.
Pemerintah Inggris juga memanggil Duta Besar Israel di London, Tzipi Hotovely, untuk menyampaikan bahwa tindakan Tel Aviv di Gaza dinilai "tak dapat diterima" dan "bertentangan dengan prinsip dasar hubungan kedua negara".
Selain itu, London juga menangguhkan pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan bebas baru dengan Israel.
Pada Senin lalu, Inggris, Kanada, dan Prancis mengeluarkan pernyataan bersama yang menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza, dan menyerukan pengiriman segera bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong Palestina tersebut.
Pada 18 Maret, Israel kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza, dengan alasan gerakan perlawanan Hamas menolak rencana gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat dan berakhir pada 1 Maret.
Awal bulan itu, Israel juga memutus pasokan listrik ke instalasi penyulingan air laut di Gaza dan melarang masuknya truk-truk bantuan kemanusiaan.
Jumat pekan lalu, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengumumkan operasi militer baru di Gaza bernama Gideon's Chariots. Operasi tersebut diklaim Israel bertujuan untuk sepenuhnya menghancurkan Hamas.
Uni Eropa dan Inggris pada Selasa juga menegaskan akan meninjau kembali kesepakatan kerja sama perdagangannya dengan Israel. Seperti dilansir France24 dan Aljazeera, keputusan ini atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina ke Gaza.
Di London, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan di parlemen bahwa kebijakan Israel untuk memblokir bantuan dan "memperluas perang" di Gaza "tidak dapat dipertahankan".
Negara-negara Eropa meningkatkan tekanan pada Israel agar menghentikan operasi intensifnya di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan ke wilayah yang dilanda perang itu, tempat para penyelamat mengatakan ratusan warga Palestina telah tewas dalam beberapa hari terakhir akibat pengeboman, serangan darat baru dan kelaparan yang meluas.
Situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza telah memicu kecaman internasional, dengan Uni Eropa mengatakan akan meninjau kembali kesepakatan kerja sama perdagangannya dengan Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia menyusul pertemuan para menteri luar negeri pada Selasa.
Diplomat utama Uni Eropa, Kaja Kallas mengatakan "mayoritas" dari 27 negara anggotanya yang bertemu di Brussels mendukung langkah tersebut. Kallas menambahkan "negara-negara tersebut melihat bahwa situasi di Gaza tidak dapat dipertahankan... dan yang kami inginkan adalah membuka blokir bantuan kemanusiaan".
Langkah tersebut bertujuan untuk menentukan apakah Israel telah melanggar kewajiban hak asasi manusianya berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel.
Militer Israel telah melakukan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 53.600 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
