TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara Eropa meningkatkan tekanan pada Israel agar menghentikan operasi intensifnya di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan ke wilayah yang dilanda perang itu, tempat para penyelamat mengatakan ratusan warga Palestina telah tewas dalam beberapa hari terakhir akibat pengeboman, serangan darat baru dan kelaparan yang meluas.
Uni Eropa dan Inggris pada Selasa menegaskan akan meninjau kembali kesepakatan kerja sama perdagangannya dengan Israel. Seperti dilansir France24 dan Aljazeera, keputusan ini atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina ke Gaza.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di London, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan di parlemen bahwa kebijakan Israel untuk memblokir bantuan dan "memperluas perang" di Gaza "tidak dapat dipertahankan".
Situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza telah memicu kecaman internasional, dengan Uni Eropa mengatakan akan meninjau kembali kesepakatan kerja sama perdagangannya dengan Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia menyusul pertemuan para menteri luar negeri pada Selasa.
Diplomat utama Uni Eropa, Kaja Kallas mengatakan "mayoritas" dari 27 negara anggotanya yang bertemu di Brussels mendukung langkah tersebut. Kallas menambahkan "negara-negara tersebut melihat bahwa situasi di Gaza tidak dapat dipertahankan... dan yang kami inginkan adalah membuka blokir bantuan kemanusiaan".
Langkah tersebut bertujuan untuk menentukan apakah Israel telah melanggar kewajiban hak asasi manusianya berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel.
Swedia mengatakan akan menekan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap para menteri Israel."Karena kami tidak melihat adanya perbaikan yang jelas bagi warga sipil di Gaza, kami perlu meningkatkan nada lebih jauh," kata Menteri Luar Negeri Maria Malmer Stenergard.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang berbicara di parlemen, menyambut baik keputusan tersebut dan mengatakan 17 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mendukung proposal tersebut.
Kallas juga mengonfirmasi bahwa sanksi Uni Eropa yang menargetkan pemukim Israel yang melakukan kekerasan telah disusun tetapi masih diblokir oleh satu negara anggota, yang tidak disebutkan namanya.
"Bantuan yang diizinkan Israel, tentu saja, disambut baik," kata Kallas. “Namun, itu hanya setetes air di lautan. Bantuan harus segera mengalir, tanpa hambatan dan dalam skala besar, karena inilah yang dibutuhkan.”
Inggris Panggil Dubes Israel
Dalam kesempatan terpisah, Inggris juga menangguhkan negosiasi perdagangan bebas dengan Israel, memanggil duta besar Israel Tzipi Hotovely serta menjatuhkan sanksi kepada para pemukim di Tepi Barat yang diduduki dalam tindakan terberatnya sejauh ini terhadap perilaku Israel dalam perang.
“Memblokir bantuan, memperluas perang, mengabaikan kekhawatiran teman dan mitra Anda. Ini tidak dapat dipertahankan dan harus dihentikan,” kata Menteri Luar Negeri David Lammy dalam pidatonya yang penuh semangat di parlemen.
Tindakan tersebut dilakukan sehari setelah Inggris, Prancis, dan Kanada mengecam penanganan Israel terhadap perang di Gaza dan serangan serta penggerebekan di Tepi Barat.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meningkatkan kritik tajamnya terhadap Israel pada Selasa, dengan mengatakan tingkat penderitaan anak-anak di Gaza "sangat tidak dapat ditoleransi" dan mengulangi seruannya untuk gencatan senjata.
Ketika kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, yang didukung oleh tentara Israel, meningkat dalam beberapa bulan terakhir, Lammy mengatakan siklus kekerasan terus-menerus oleh pemukim Israel di Tepi Barat menuntut tindakan.
Selain sanksi sebelumnya, Inggris kini telah menjatuhkan sanksi kepada "tiga orang, dua pos pemukim ilegal, dan dua organisasi yang mendukung kekerasan terhadap komunitas Palestina", imbuhnya.
Ia mengatakan perjanjian perdagangan Inggris dengan Israel yang ada masih berlaku, tetapi diskusi baru tidak dapat dilakukan dengan pemerintah Israel yang menjalankan "kebijakan yang mengerikan" di Gaza dan Tepi Barat.
"Pemerintah Israel memiliki tanggung jawab untuk campur tangan dan menghentikan tindakan agresif ini," kata Lammy. "Kegagalan mereka yang terus-menerus untuk bertindak membahayakan komunitas Palestina dan solusi dua negara."
Menteri Timur Tengah Inggris Hamish Falconer juga akan memberi tahu duta besar Israel untuk Inggris, Hotovely, bahwa "pemblokiran bantuan ke Gaza selama 11 minggu itu kejam dan tidak dapat dipertahankan", ujar Lammy.
Israel dengan cepat mengecam keputusan Inggris, "Bahkan sebelum pengumuman hari ini, negosiasi perjanjian perdagangan bebas sama sekali tidak dimajukan oleh pemerintah Inggris saat ini," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan. Kementerian tersebut menyebut sanksi Inggris “tidak dapat dibenarkan dan disesalkan”.
Senjata untuk Israel
Pemerintah Buruh telah dikritik keras di dalam negeri karena tidak mengatakan atau berbuat cukup banyak untuk mendukung warga Palestina yang terus-menerus diserang dan menghadapi kelaparan di Gaza yang terkepung. Ribuan demonstran pro-Palestina turun ke jalan untuk pawai mingguan di Inggris.
Mantan pemimpin Partai Buruh dan anggota parlemen independen Jeremy Corbyn mengatakan kepada Al Jazeera bahwa "satu-satunya cara pemerintah dapat menghentikan keterlibatannya dalam genosida" adalah dengan "mengakhiri kerja sama militer dengan Israel dan menjatuhkan sanksi".
Meskipun pemerintahan Partai Buruh menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata ke Israel, mereka membuat pengecualian untuk program jet tempur F-35, dengan alasan kewajibannya terhadap rantai pasokan internasional.
Sementara itu, sebuah laporan dari Gerakan Pemuda Palestina, Progressive International, dan Workers for a Free Palestine mengungkapkan awal bulan ini bahwa Inggris telah mengirim "8.630 amunisi terpisah" sejak penangguhan senjata parsial mulai berlaku pada bulan September.
Menurut data pemerintah Inggris yang dirilis pada Kamis, pemerintah menyetujui peralatan militer senilai 127,6 juta pound untuk Israel dalam lisensi penerbitan tunggal antara Oktober dan Desember 2024 – meskipun embargo senjata parsial mulai berlaku pada September.
Minggu lalu, kasus Pengadilan Tinggi diluncurkan yang menantang penanganan Inggris atas kontrol ekspor senjata ke Israel.
Militer Israel telah melakukan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 53.600 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
