TEMPO.CO, Depok - Wakil Ketua DPRD Depok Yuni Indriany mengatakan DPRD telah mengusulkan pembentukan 3 badan usaha milik daerah (BUMD) baru, yakni BUMD pangan, pemanfaatan aset, dan gas perkotaan.
Yuni mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan Ketua Komisi B DPRD Depok Hamzah ke pemerintah pada Rapat Paripurna, Rabu, 30 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, dengan BUMD tersebut, pemerintah dapat leluasa bergerak dan bekerjasama dengan daerah produsen.
"Misalnya BUMD Pangan, kita bisa langsung membeli beras dari Cianjur, Karawang, Cilacap, atau daerah penghasil padi lainnya," kata Yuni saat ditemui di kawasan Cipayung, Sabtu, 3 Mei 2025.
Dengan begitu, Bendahara Umum DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok ini menilai dapat menekan harga di pasar dan mengendalikan inflasi.
"Selain strategis mengendalikan inflasi, BUMD itu juga dapat menjamin ketersediaan stok bahan pokok di Depok," ucap Yuni.
Sedangkan, lanjut Yuni, BUMD Pemanfaat Aset lebih kepada mengoptimalkan aset yang dimiliki Pemkot Depok, yang muaranya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat ya, misalnya lahan milik pemerintah disewa masyarakat," papar Yuni.
Perempuan berhijab ini mencontohkan, seperti lahan milik Pemkot yang dijadikan tempat usaha bagi pelaku UMKM.
"Bisa dibangun sentra UMKM, ini kan dapat bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan masyarakat, ketimbang jadi lahan tidur karena belum dibangun," ujar Yuni.
Soal BUMD Gas Perkotaan, Yuni menambahkan, sesuai tanggapan dari Wali Kota Depok Supian Suri, usulan ini masih perlu dikaji lebih dalam, karena perlu dikelola BUMD atau cukup bekerjasama dengan Pertamina atau pihak swasta.
"Ya itu tiga usulan BUMD baru di Depok, tapi memang perlu dikaji lebih detail, sehingga pemanfaatan dan efektivitasnya sesuai harapan," ucap Yuni.
